Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Stunting di Sulsel

Polda Sulsel-BKKBN Kolaborasi Tekan Angka Stunting di Sulsel

Polda Sulsel bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kanwil Sulsel melaunching program penurunan angka stunting.

Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Sukmawati Ibrahim
FAQIH/TRIBUN TIMUR
Polda Sulsel bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kanwil Sulsel melaunching program penurunan angka stunting di Aula Mappaoddang Polda Sulsel, Jumat (10/3/2023). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Polda Sulsel bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kanwil Sulsel melaunching program penurunan angka stunting di Aula Mappaoddang Polda Sulsel, Jumat (10/3/2023).

Hadir Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sudjana dan Kepala Kanwil BKKBN Sulsel Andi Ritamariani.

Diketahui, sejak 2021, angka stunting di Sulsel terus menurun.

Namun angka penurunan tidak begitu signifikan.

"Khusus Sulsel, di 2021 angka stunting 27,4 persen, kemudian di 2022 terjadi penurunan 0,2 persen menjadi 27,2 persen," ujar Kepala Kanwil BKKBN Sulsel Andi Ritamariani.

"Kita melihat ini penurunan sangat kecil, sementara pada tahun 2024 harus diturunkan ke 14 persen," lanjutnya.

Dari 24 Kab/kota se-Sulsel, terdapat 11 daerah mengalami penurunan.

Khusus Gowa, angka stunting masih stagnan.

Sementara itu, ada 12 kab/kota yang mengalami kenaikan angka stunting.

"Luwu Utara tertinggi 10,2 persen, kemudian, Tana Toraja, Wajo, Selayar, Luwu, Luwu Timur, Sidrap, Soppeng, Toraja Utara, Pangkep, Pare-Pare dan Jeneponto berdasarkan SSDI atau Survey Dinkes," jelas Rita.

Untuk 11 kab/kota yang mengalami penurunan, Kabupaten Barru terbaik angka penurunan 12,3 persen.

"Mengikut ada Maros, Bone, Enrekang, Palopo, Pinrang, Takalar, Bulukumba, Sinjai, Makassar dan Bantaeng," lanjutnya.

Saat ini, Makassar masih menjadi wilayah dengan presentase angka stunting terendah di angka 18,4 persen.

Meski begitu, angka stunting beberapa kecamatan masih cukup tinggi.

Kolaborasi BKKBN dan Polisi akan turun ke masyarakat.

Ada 4 sasaran yang akan didampingi tim percepatan penurunan stunting.

"Sasarannya calon pengantin 3 bulan sebelum menikah, untuk ibu hamil minimal 6 kali pemeriksaan selama hamil, setelah ibu melahirkan penggunaan alat kontrasepsi sesuai kondisi kesehatan bertujuan, keluarga yang memiliki balita," ujar Rita.

"Dibentuk juga tim Audit kasus stunting terdiri dokter kandungan ahli anak psikolog dan ahli gizi. Inilah kelembagaan yang sudah dibentuk," sambungnya.

Kapolda Sulsel Irjan Pol Nana Sudjana menyebut, stunting merupakan tantangan kesehatan dunia.

"Ini merupakan permasalahan gizi yang dihadapi dunia. Ini penyakit yang diakibatkan kurang asupan gizi," ujar Kapolda Sulsel.

"Intinya kolaborasi. Kita ingat covid tidak bisa Dinkes saja bekerja. Pemda tentunya bisa dibantu instansi lainnya untuk berpartisipasi dami kepentingan masyarakat," lanjutnya.

Irjen Pol Nana Sudjana memastikan anggotanya bakal turun membantu masyarakat.

"Kita mendukung melibatkan seluruh personel sampai bhabinkamtibmas. Kita juga melakukan sosialisasi ke masyarakat. Tantangan dalam program ini, masih banyak remaja putri yang beresiko anemia.kemudian Memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali," tutupnya

Dalam peluncuran ini, ada 30 anak stunting dalam masa pendampingan.

Turut hadir tiga ibu hamil.

Sebanyak 153 Bhabinkamtibmas terlibat hadir sebelum turun ke masyarakat. (*)

 

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved