Harta Kekayaan Mukhamad Misbakhun Anggota DPR RI Sebut Sri Mulyani Pencitraan, Punya 22 Bidang Tanah

TRIBUN-TIMUR.COM - Daftar harta kekayaan Mukhamad Misbakhun Anggota Komisi XI DPR RI yang sebut pencitaraan saat Sri Mulyani sedang usut harta kekayaan tak wajar.

Mukhamad Misbakhun muncul saat adanya 69 pegawai Kementerian Keuangan yang memiliki harta tak wajar.

Kini Kemenkeu sedang mengusut tuntas 69 pegawai yang memiliki harta kekayaan tidak wajar jika dilihat dengan posisi jabatannya.

"Kecurigaan-kecurigaan itu kalau memang ada transaksi mencurigakan, baik dari jumlahnya maupun frekuensinya memang harus dilakukan proses klarifikasi," kata Misbakhun saat dihubungi Tribunnews, Selasa (7/3/2023).

Misbakhun mengatakan, proses pemeriksaan terhadap 69 pegawai itu, dapat dilakukan dengan aturan yang berlaku sesuai temuan atau indikasi dari Kemenkeu.

"Ada Irjen, kemudian ada kepatuhan internal dan kemudian ada PPATK dan memang kalau ada indikasi tindakan melanggar hukum harus diproses, ada aturan untuk ASN," tegas dia.

Kata dia, jika terindikasi adanya tindak pidana pencucian uang, bisa dikenakan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, atau Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12B ayat 1 tentang gratifikasi.

"Kalau berkaitan dengan gratifikasi ada undang-undang Tipikor-nya silakan diproses," ucap dia.

Misbakhun meminta, pengusutan itu dilakukan tanpa adanya pencitraan dari pihak Kementerian Keuangan.

Dia menekankan, biarkan mekanisme yang tertuang dalam undang-undang itu agar menjadi tombak dari pemeriksaan pegawainya.

"Jadi prosedurnya digunakan, tapi jangan dipakai untuk sebagai sarana pencitraan. Biarkan mekanisme negara yang berjalan, pencitraan itu ada caranya sendiri," sambungnya.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Awan Nurmawan Nuh mengatakan, Kementerian Keuangan telah memanggil 69 pegawainya yang terindikasi memiliki harta kekayaan tidak wajar.

Kata Awan, pemanggilan tersebut telah dilakukan sejak kemarin, Senin (6/3/2023).

"Pemangilan (69 pegawai Kemenkeu) sudah mulai kita lakukan Senin ini," ucap Awan saat dihubungi Tribunnews, Selasa (7/3/2023).

Namun, dirinya belum menjelaskan jumlah pegawai yang telah dipanggil. Yang pasti, dalam kurun waktu 2 pekan ke depan, sebanyak 69 pegawai yang dimaksud sudah diperiksa dan dimintai keterangan secara keseluruhan.

Sebagai informasi, harta kekayaan yang tidak wajar para pegawai yang dimaksud merujuk pada Laporan Harta Kekayaan (LHK) tahun 2019 yang dilaporkan 2020, dan LHK tahun 2020 atau pelaporan di 2021.

"Rencananya target kami (pemanggilan) dalam 2 minggu ini selesai," pungkas Awan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 40 rekening eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo dan keluarga.

Transaksi puluhan rekening tersebut dalam kurun waktu 2019-2023 mencapai Rp500 miliar.

"Nilai transaksi yang kami bekukan nilainya D/K (Debit/Kredit) lebih dari Rp500 miliar dan kemungkinan akan bertambah," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dihubungi awak media, Selasa (7/3/2023).

Rekening yang diblokir ini terdiri dari rekening pribadi Rafael, keluarga termasuk putranya Mario Dandy Satrio dan perusahaan atau badan hukum.

Pemblokiran ini diduga berkaitan dengan indikasi pencucian uang yang dilakukan Rafael. PPATK sebelumnya menemukan transaksi signifikan Rafael yang tidak sesuai profil dan menggunakan nomine.

Lebih lanjut, PPATK mendapat informasi dari masyarakat mengenai konsultan pajak terkait harta jumbo Rafael melarikan diri ke luar negeri.

Diduga ada dua orang mantan pegawai Ditjen Pajak yang bekerja pada konsultan tersebut. KPK pun sudah mengantongi dua nama tersebut.

Harta kekayaan Rafael menjadi sorotan setelah putranya, Mario Dandy Satrio, menganiaya anak pengurus GP Ansor.

Rafael yang merupakan pejabat eselon III di Ditjen Pajak tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp56 miliar.

Rafael telah menjalani proses klarifikasi oleh KPK mengenai harta kekayaannya tersebut pada Rabu (1/3/2023).

Adapun KPK sudah memutuskan membuka penyelidikan terkait Rafael. Dalam proses ini, KPK akan mencari bukti permulaan dugaan tindak pidana korupsi.

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUKHAMAD MISBAKHUN

2. Jabatan : ANGGOTA DPR RI

3. NHK : 266627

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.692.518.000

1. Tanah Seluas 1395 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 66.960.000

2. Tanah Seluas 3360 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 161.280.000

3. Tanah Seluas 1321 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 122.400.000

4. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

5. Tanah Seluas 515 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 238.391.000

6. Tanah Seluas 363 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 103.455.000

7. Tanah Seluas 202 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 57.570.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 508 m2/130 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 292.920.000

9. Tanah Seluas 738 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 442.800.000

10. Tanah Seluas 9110 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 45.550.000

11. Tanah Seluas 17330 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 86.650.000

12. Tanah Seluas 4620 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL 2021 SENDIRI Rp. 23.100.000

13. Tanah Seluas 910 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 4.550.000

14. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 155.376.000

15. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 155.376.000

16. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000

17. Tanah Seluas 358 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 716.000.000

18. Tanah Seluas 375 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

19. Bangunan Seluas 116.23 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

20. Tanah Seluas 17380 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 55.140.000

21. Tanah Seluas 10200 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

22. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/134 m2 di KAB / KOTA KOTA PASURUAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.135.000.000

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

3. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 2,56 AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. 16.620.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 500.550.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 9.937.725.129 Sub Total Rp. 34.885.793.129

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 34.885.793.129