Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Video: Polemik Pembangunan Polantas di Kappang Maros, Suhartina Bohari Perintahkan Ukur Ulang Lahan

Suhartina Bohari yang memimpin rapat sempat menghentikan pertemuan, sampai ahli waris Lanti bin Pape dan Pemerintah Desa Labuaja bisa tenang.

Penulis: Nurul Hidayah | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/NURUL HIDAYAH
Rapat koordinasi rencana pembangunan pos polantas di Dusun Kappang, Desa Labuaja yang digelar di Kantor Bupati Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (16/2/2023). Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari yang memimpin rapat sempat menghentikan pertemuan sampai ahli waris Lanti bin Pape dan pihak Pemerintah Desa Labuaja bisa sama-sama tenang. 

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Polemik rencana pembangunan pos polantas di Dusun Kappang, Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, terus bergulir. 

Rapat koordinasi yang digelar di Kantor Bupati Maros, Kamis, (16/2/2023), sempat ricuh.

Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari yang memimpin rapat sempat menghentikan pertemuan, sampai ahli waris Lanti bin Pape dan pihak Pemerintah Desa Labuaja bisa sama-sama tenang.

Rapat koordinasi tersebut menghadirkan pihak Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulsel. 

Rombongan mereka dipimpin Kasat PJR, Kompol Amin Toha. 

Ada juga perwakilan bagian aset Pemkab Maros serta dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maros hingga Camat Cenrana, Ismail Madjid dan Kades Labuaja, Asdar Nasir.

Kompol Amin Toha menuturkan pembangunan pos polantas tersebut untuk penempatan petugas. 

Agar jika terjadi macet maupun peristiwa lain di sekitaran Kappang sampai Camba, bisa mudah ditangani.

Namun, dia yang juga masih baru di Ditlantas, belum bisa berkomentar terlalu detail soal adanya kisruh terkait lahan. 

Termasuk kemungkinan mencari lahan lain yang tidak bermasalah.

Perwakilan ahli waris Nurbaeti Lanti tetap menegaskan lokasi rencana pos polantas adalah tanah keluarga besarnya, warisan dari ayah mereka Lanti bin Pape. 

Ada masalah di balik penerbitan sertifikat lahan atas nama Pemkab yang lokasinya bersebelahan. 

Versi dia, batasnya lewat.

Sementara itu, Suhartina Bohari memerintahkan bagian aset berkoordinasi dengan BPN, untuk turun ke lapangan. 

Termasuk jika perlu melakukan pengukuran ulang.

Simak videonya:

(*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved