Demi Penanganan Banjir, Pemkot Makassar Rela Gelontorkan Anggaran Rp115 Miliar di Tahun 2023

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Revolusi drainase dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengatasi banjir di Kota Makassar.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar Zuhaelsy Zubir, revolusi drainase yang dimaksud Wali Kota Makassar Danny Pomanto ialah pembenahan atau normalisasi drainase secara besar-besaran.

Namun untuk melakukan hal tersebut, Pemkot Makassar masih terkendala kewenangan.

Dimana saluran drainase utama di Kota Makassar merupakan wewenang Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang (BBWSPJ)

Sekarang ini, Pemkot hanya bisa melakukan pembersihan sampah di saluran utama atau kanal-kanal kota tersebut agar aliran air tidak mengalami sumbatan.

"Banyak pendangkalan karena tidak pernah dikeruk, dilarang sama balai karena teknisnya ada di balai, sesuai dengan kewenangan, kita hanya koordinasi untuk pembersihan sampah," ucap Zuhaelsy Zubir belum lama ini.

Di kanal Jongaya dan Pannampu kata Helsy, Dinas PU menugaskan 18 personel untuk melakukan pembersihan.

Agar tidak terus meresahkan warga, Senin besok Dinas PU akan bersurat ke BBWSPJ untuk melakukan penanganan di Sungai Kampung Baru, Kelurahan Antang, Manggala.

Untuk kewenangan Dinas PU sendiri, yakni saluran sekunder dan lingkungan diklaim terus dilakukan normalisasi.

Kepala Bidang PSDA dan Drainase Dinas PU, Nurhidayat menyampaikan hingga Desember 2022, volume sedimen mencapai 490.420 M2.

"Saluran sekunder kta angkat sedimennya, volume sedimen selama satu tahun 49.420 M2," sebutnya.

Kendati demikian, ia mengaku tidak ada penambahan jalur saluran sekunder baru tahun ini.

Pihaknya hanya menyiapkan perencaan untuk pembagunan saluran lingkungan dan rehabilitasi.

Anggaran yang disiapkan Capai Rp115 miliar.

Terdiri dari pembangunan drainase lingkungan sebesar Rp28,3 miliar, rehabilitasi Rp26 miliar.