Deretan Istri Kepala Daerah Akan Bertarung Pemilu 2024 di Sulsel Bagian Selatan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Sejumlah istri kepala daerah dan istri wakil kepala daerah di Sulawesi Selatan berpeluang meramaikan pertarungan dalam Pemilu legislatif 2024.

Pada Pemilu 2019 lalu, sejumlah istri kepala daerah berhasil duduk ke DPR di berbagai tingkatan.

Mulai dari level DPR RI, DPRD Sulsel, hingga DPRD kabupaten/kota.

Kini Pemilu 2024 sejumlah istri kepala daerah digadang-gadang akan ikut bertarung.

Terbaru Partai Nasdem memunculkan nama-nama jagonnya untuk maju caleg DPR RI di Dapil Sulsel I.

"Benar (daftar yang beredar) tapi belum final, masih digodok," kata Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kekaderan (OKK) DPW Nasdem Sulsel, Tobo Haeruddin saat dihubungi Tribun-Timur.com Minggu (19/2/2023).

Dalam nama-nama itu, ada sejumlah istri kepala daerah.

Mereka antara lain Indira Yusuf Ismail, istri Danny Pomanto Wali Kota Makassar dua periode.

Jika maju caleg, maka Pemilu 2024 ini jadi pertarungan kedua bagi Indira Yusuf Ismail untuk DPR RI.

Pada Pemilu 2019 lalu Indira Yusuf Ismail sempat maju bertarung lewat Partai Perindo.

Sayangkan Indira Yusuf Ismail gagal lolos.

Partai Perindo juga gagal lolos ke parlemen.

Selanjutnya ada nama Priska Paramita Adnan, istri Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan.

Sebelum menikah dengan Adnan, nama Priska terkenal ketika tampil dalam Indonesian Idol 2007.

Ketika itu Priska Paramita mampu bersaing dengan 12 besar.

Indonesian Idol 2007 adalah gelaran musim keempat ketika itu.

Dalam Indonesian Idol 2007, Priska Paramita membawakan sejumlah lagu.

Antara lain lagu berjul "Takkan Terganti" Dea Mirella, "Cinta Mati" Agnes Monica, "Pudar" Rossa, hingga lagu "Aku Melangkah Lagi" Vina Panduwinata.

Kini nama Priska Paramita dilirik terjun ke dunia politik.

Partai Nasdem mendorong nama Priska Paramita Adnan maju calon anggota legislatif (caleg) DPR RI untuk Pemilu 2024 mendatang.

Nama Priska ikut tertera dalam 18 besar daftar Bakal Caleg DPR RI Nasdem.

Suami Priska, Adnan Purichta Ichsan adalah tokoh politik yang jadi perbincangan tiga tahun ini seusai Pilkada serentak 2020 lalu.

Hasil Pilkada Gowa 2020, Adnan berpasangan Abdul Rauf Malaganni menorehkan rekor baru di Pilkada Sulsel.

Paket politisi-birokrat itu berhasil meraih suara terbanyak sepanjang perhelatan pilkada langsung di Sulsel.

Adnan-Kio meraih perolehan 377.463 suara atau 91,22 persen.

Sedangkan kolom kosong sebesar 36.325 suara atau 8,78 persen. Adapun suara sah tercatat 413.788 sedangkan suara tidak sah 5.816.

Sebagai pendulang suara tertinggi, Adnan Purichta Ichsan mematahkan rekor kemenangan Nurdin Abdullah saat memenangi Pilkada Bantaeng 2013 lalu.

Kala itu, Nurdin yang maju di periode keduanya bersama M Yasin meraih kemenangan sebanyak 82,58 persen atau 76.660 suara.

Nama Adnan pun berkibar setelah Pilkada Gowa 2020.

Namanya digadang-gadang punya kans maju calon Gubernur Sulsel pada Pilgub Sulsel 2024 mendatang.

Namun Adnan belum pernah berbicara terbuka soal peluang Pilgub Sulsel. Adnan memilih fokus menjalankan pemerintahannya periode kedua.

Tak ketinggalan istri Wakil Bupati Abdul Rauf Malaganni berpeluang meramaikan Pemilu 2024.

Mussadiyah Rauf adalah anggota DPRD Kabupaten Gowa Fraksi Partai Demokrat.

Mussadiyah Rauf tampil sebagai peraih suara terbanyak caleg DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilu 2019 lalu.

Sebagai petahana, Mussadiyah Rauf punya peluang untuk maju kembali anggota DPRD pada Pemilu 2024 mendatang.

Di Jeneponto, ada Salmawati Paris istri Wakil Bupati Paris Yasir.

Salmawati Paris adalah anggota DPRD Jeneponto dua periode, 2014-2019, dan 2019-2024.

Salmawati terpilih di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Jeneponto, Kecamatan Binamu - Turatea dengan meraih 1.433 suara.

Salmawati sempat menduduki kursi Wakil Ketua DPRD Jeneponto pada 2018-2019, dan kursi Ketua DPRD Jeneponto pada 2019 lalu.

Sebagai petahana dua periode, Salmawati Paris punya peluang untuk maju kembali anggota DPRD Jeneponto pada Pemilu 2024 mendatang.

Daftar 16 Kabupaten Kota di Sulsel yang Berubah Dapil dan Kursi di Pemilu 2024

Sebanyak 16 daerah di Sulawesi Selatan mengalami perubahan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi dalam pemilihan legislatif (pileg) mendatang.

Hal tersebut sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2023 yang baru saja PKPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR RI, DPRD Provinisi dan DPRD kabupaten kota dalam Pemilu 2024.

16 Daerah di Sulsel yang mengalami perubahan antara lain Takalar, Luwu Utara, Toraja Utara, Bulukumba, Luwu dan Luwu Timur.

Kemudian Soppeng, Pangkep, Bantaeng, Kepulauan Selayar, Maros, Jeneponto, Parepare, Palopo, Wajo dan Bone. 

Sementara daerah yang Dapil dan alokasi kursinya tetap yakni Makassar, Barru, Tana Toraja, Sinjai, Enrekang, Pinrang, Gowa dan Sidrap. 

Khusus di Sidrap hanya penamaan Dapil yang berubah, komposisi dan jumlah kursinya tetap.

Perubahan Dapil ini dikarenakan adanya pemekaran dan penambahan Dapil.

Seperti yang terjadi di Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Maros, Parepare dan Palopo. 

Di Luwu, terjadi perubahan dari 4 Dapil menjadi 8 Dapil. 

Dan 8 Dapil ini masuk dalam rancangan ketiga usulan dari KPU Luwu beberapa waktu lalu. 

Pengamat Politik dari Universitas Bosowa, Arief Wicaksono menilai, tawaran penataan dapil tersebut lebih relevan jika dilakukan penambahan dapil. 

"Menurut saya sebenarnya justru harusnya lebih baik jika dapil ditambah, mengingat ruang-ruang kota cenderung bertambah juga," ujarnya.

Menurutnya, upaya KPU di Sulsel, menawarkan sejumlah opsi penataan dapil merupakan upaya mengakomodir perubahan. 

Selian itu, dalam PKPU tersebut tidak ada perubahan dapil maupun kursi di DPR RI dan DPRD Sulsel.

Artinya, formasi dapil dan kursi di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 masih sama dengan tahun 2014.

Padahal KPU Sulsel sudah melakukan usulan dengan dua opsi skema penataan dapil dan alokasi kursi pada Pemilu 2024.

Salah satu skema yang diusulkan adanya perubahan alokasi kursi di empat dapil.

Ada yang mengalami pengurangan, ada juga yang bertambah.

Komisioner KPU Sulsel Asram Jaya mengatakan, keputusan tetap ada di KPU RI meski pihaknya sudah mengusulkan dua opsi.

"Itu wilayahnya KPU RI, keputusannya mereka, kalau kita cuma menyampaikan usulan," ucapnya. (*)