DLH Makassar Perketat Amdal Lima Proyek Besar di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar memfasilitasi pemaparan studi analisis dampak lingkungan (Amdal) lima bangunan di Kota Makassar.

Proyek tersebut antara lain Pembangunan Rumah Sakit Primaya Hertasning, pembangunan tanggul Sungai Tallo, pengembangan rumah sakit mata Makassar.

Pembangunan Makassar Government Center dan pembangunan farm field atau taman wisata keluarga dan anak.

Dari lima proyek tersebut, dua diantaranya merupakan proyek milik Pemkot Makassar yakni Makassar Government Center dan pembangunan tanggul Sungai Tallo.

Kemudian dua proyek lainnya milih swasta yakni pembangunan Rumah Sakit Primaya Hertasning, dan rumah sakit mata Makassar.

Satu proyek lainnya, farm field merupakan proyek milik Pemprov Sulsel.

Agenda ini menghadirkan para ahli lingkungan hidup, ahli transportasi hingga konsultan masing-masing proyek.

Untuk pembangunan mal pelayanan publik, konsultan proyek ini, Haris Djalante memaparkan, pembagunan Makassar Government Center (MGC) lokasinya tepat di samping Taman Macan Jl Hasanuddin.

Luas bangunan ini berdiri di atas lahan 3.000 meter persegi, terdiri dari delapan lantai lengkap dengan rooftop.

Pemkot Makassar perlu menyiapkan relokasi untuk tiga bangunan yang berdiri di atas lahan tersebut.

Yakni Kantor Lurah Baru, perpustakaan kelurahan baru dan balai penyuluhan KB Kecamatan Ujung Pandang.

"Sebelum melakukan pembongkaran, Pemkot harus siapkan penggantinya karena itu bangunan fungsional. Sudah ada dana untuk itu, sisa mencari lokasinya," kata Haris Djalante Jimat (17/2/2023).

Baca juga: Dibahas di Rumah Danny Pomanto, Tim Unhas dan Pemkot Makassar Siap Kolaborasi Tangani Banjir

Baca juga: Tim Satgas KLHK Soroti Amdal Reklamasi Pulau Lae-Lae, Prof Anwar Daud: Banyak Data Belum Dianalisis

Masalah lainnya yang menjadi kendala dalam pembangunan proyek strategis Pemkot Makassar ini ialah berpotensi terjadinya gangguan saluran drainase.

Menurutnya, ada tiang pancang yang akan tertancap di drainase tersebut.

Kemungkinannya itu akan menghambat aliran air drainase. Apalagi, saat cuaca ekstrem, itu sangat menjadi perhatian.

"Makanya akan dilakukan pelebaran saluran drainase untuk mencegah terjadinya sumbatan," jelasnya.

Yang tidak kalah penting kata akademisi Universitas Hasanuddin Makassar ini, Pemkot harus menyediakan lahan parkir untuk mencegah semrawutnya jalanan di sepanjang Jl Hasanuddin.

"Yang paling bahaya adalah parkiran, oleh Pemkot harus jadi masukan bahwa harus ada penyediaan fasilitas parkir yang memadai, lokasi parkir nantinya akan ditempatkan di Jl WR Supratman," ulasnya.

Berdirinya bangunan mal pelayanan publik terbaru juga secara langsung akan mengurangi kapasitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Makassar.

Baca juga: Taman Calaccu Sengkang, RTH dengan Fasilitas Bermain dan Tempat Nongkrong

Baca juga: Walah! Dosen dan Mahasiswa Unimen Enrekang Kepergok Berbuat Asusila di Kampus

Dari 11 persen RTH di Makassar akan terkurangi 0,9 persen.

Untuk menangani masalah itu, Pemkot Makassar harus menggantikan pohon-pohon yang ditebang.

Lantai atas dari MPP tersebut akan dijadikan rooftop untuk mengganti RTH di Taman Macan.

Plt Kepala DLH Makassar Ferdy Mochtar mengemukakan uji publik ini melibatkan tim ahli, NGO, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Jadi, sebelum dokumen amdal kita ajukan ke Bapak Wali Kota untuk disetujui, ditandatangani, kita undang pakar, NGO, dan stakeholder lainnya untuk memberi masukan, kritik, dan saran, seperti apa yang harus dilakukan pihak pelaksana agar pelaksanaan hingga kehadiran proyeknya tidak merusak lingkungan," ungkap Ferdy.(*)