PDIP Tolak Kerjasama Koalisi Perubahan di Pilpres, PKS: Itu Bagus Buat Rakyat Indonesia
Sikap PDIP yang tak mau kerjasama dengan Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan ditanggapi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
TRIBUN-TIMUR.COM - PDIP partai besutan Megawati Soekarnoputri telah menyatakan menutup pintu kerjasama dengan Koalisi Perubahan.
Sikap PDIP yang tak mau kerjasama dengan Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan ditanggapi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
PKS menghormati sikap PDI-P yang menutup kerjasama dengan bakal koalisi perubahan.
Adapun bakal koalisi ini dijajaki oleh PKS, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem.
"Kami hormati sikap PDI-P. Itu hak politik PDI-P untuk tidak mau berkoalisi dengan kami," kata Juru Bicara PKS M Kholid kepada Kompas.com, Jumat (17/2/2023).
Ia merespons pernyataan politisi PDI-P Masinton Pasaribu yang meminta maaf karena PDI-P tidak bisa berkoalisi dengan koalisi perubahan.
Kendati demikian, Kholid mengatakan bahwa PKS tetap solid di koalisi perubahan.
Dia menilai, misi "perubahan" yang dibawa koalisi ini justru bagian dari platform perjuangan untuk perbaikan Indonesia ke depan.
"Perubahan itu bukan negatif, perubahan itu memiliki makna positif," kata dia.
Kholid menegaskan, perubahan juga berarti baik untuk rakyat Indonesia.
Dia pun meminta agar arti perubahan tak dianggap negatif.
"Perubahan artinya improvement, perbaikan, transformasi. Itu bagus buat rakyat Indonesia," ucap Kholid.
Sebelumnya, Masinton Pasaribu mengatakan, selama ini partai politik (parpol) koalisi pemerintah telah membuat banyak perubahan di bidang pembangunan selama Presiden Joko Widodo menjabat.
Maka dari itu, ia merasa, PDI-P tak perlu membuka pintu kerja sama untuk berkoalisi dengan Koalisi Perubahan pendukung Anies Baswedan sebagai capres yang mengusung semangat perubahan dari pembangunan pemerintah saat ini.
"PDI-P bersama dengan teman-teman dalam koalisi pemerintahan Pak Jokowi ini sudah melakukan langkah perubahan, jadi dalam fase pertama 2014, 2016, dan sekarang 2019 ke 2024,” ujar Masinton dalam diskusi Koordinat Wartawan Parlemen (KWP) di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/2/2023).
Alasan Said Abdullah PDIP Setuju Tunjangan Perumahan DPR Dihapus |
![]() |
---|
Affan Kurniawan: Nama yang Tak Boleh Hilang dalam Sunyi |
![]() |
---|
Rekam Jejak Teguh Prakosa Mantan Wali Kota Solo Pengganti FX Hadi Rudyatmo |
![]() |
---|
Selain Gubernur Sulsel, Ini Elite Partai Hadiri Muswil PKS Sulsel di Makassar |
![]() |
---|
Muswil di Makassar, PKS Sulsel Targetkan 14 Kursi DPRD Pemilu 2029 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.