PDIP Tanggapi Tuduhan Demokrat Soal Utang Rp50 Miliar ke Anies Baswedan, Sebut Salah Memaknai

TRIBUN-TIMUR.COM - Politikus Senior PDIP Hendrawan Supratikno menanggaoi pernyataan partai Demokrat yang telah menuduh Anies Baswedan.

Hendrawan merasa sindiran Demokrat soal adanya kekuatan kekuasaan di balik tuduhan Anies Baswedan memiliki utang Rp50 miliar kepada Sandiaga Uno adalah salah alamat.

Menurutnya, partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut telah salah memaknai isu yang kini tengah menyerang Anies Baswedan.

"Salah alamat, salah memaknai isyarat, dan lebih sebagai bentuk kekhawatiran sesaat. Playing victim prematur," ujar Hendrawan saat dikonfirmasi, Senin (6/2/2023).

Lebih lanjut, Hendrawan mengatakan bahwa PDIP juga disebutnya tak memiliki waktu untuk bermain isu-isu menyudutkan Anies Baswedan yang kini diusung sebagai calon presiden oleh koalisi perubahan.

"Tak ada sindiran. Tak ada pasemon. Kami tak punya waktu untuk main-main begituan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyindir adanya kekuatan kekuasaan di balik tuduhan Anies Baswedan memiliki utang Rp50 miliar kepada Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Kamhar menyampaikan bahwa ada pihak yang ingin memakai berbagai cara untuk melanggengkan kekuasaanya dengan menuduh Anies Baswedan dengan fakta yang menyesatkan. 

Baca juga: Sandiaga Uno Buka Suara soal Kabar Anies Baswedan Punya Utang Rp 50 Miliar

"Kekuasaan akan menggunakan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Termasuk cara-cara picisan yang tak bermutu dan beraroma penyesatan," kata Kamhar saat dikonfirmasi, Senin (6/1/2023).

Kamhar menyampaikan bahwa Anies Baswedan juga sebelumnya diserang terkait isu memiliki perjanjian politik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Menurutnya, hal ini semakin menunjukkan bahwa Anies Baswedan bersama koalisi perubahan akan menempuh jalan terjal untuk pemenangan di Pilpres 2024 mendatang.

"Dalam politik semua dinamika dan tundakan senantiasa bertujuan. Ini menunjukan dan menegaskan bahwa pilihan jalan perubahan yang ditempuh Mas Anies bersama Koalisi Perubahan memang bukanlah jalan yang mudah," jelas Kamhar.

Namun begitu, kata Kamhar, rentetan penyerangan isu miring itu tak akan sedikit pun mengganggu dan menyurutkan semangat memperjuangkan aspirasi perubahan dan perbaikan dari koalisi perubahan.

Sebaliknya, Kamhar mengingatkan bahwa rentetan serangan tersebut menunjukkan bahwa tak ada kawan abadi dalam politik.

"Praktek yang dilakukan Bang Erwin Aksa dan Bang Sandi hanya menegaskan pameo dalam politik tak ada kawan dan lawan yang abadi, melainkan kepentingan," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Partai Golkar Erwin Aksa mengatakan Anies Baswedan masih memiliki utang sekitar Rp 50 miliar kepada Sandiaga Uno.

Erwin menyebut utang itu terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada tahun 2017.

"Karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertatih-tatih juga kan," kata Erwin dalam podcast Akbar Faizal Uncensored yang ditayangkan, Sabtu (4/2/2023).

Ia menyebut jika saat ini Sandiaga Uno memiliki logistik cukup sehingga memberikan pinjaman ke Anies.

"Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies," ujar Erwin.

Erwin lalu mengungkapkan bahwa pinjaman tersebut diberikan ke Anies sekitar Rp 50 miliar.

"Nilainya berapa yah, 50 miliar barangkali," ucapnya.

Ia juga menyebut jika utang Rp 50 tersebut belum lunas dibayar oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Saya kira belum (lunas) barangkali yah," ucap Erwin.

Lebih lanjut, Erwin menuturkan jika draft perjanjian tersebut dibuat oleh pengacara Sandiaga Uno.

Sementara terkait perjanjian Prabowo dengan Anies sebelumnya diungkapkan Sandiaga Uno.

Dalam tayangan podcast Akbar Faisal Uncencored yang dikutip Senin (30/1/2023), Sandiaga mengatakan bahwa perjanjian tersebut tertulis dan dibuatkan oleh Fadli Zon.

“Tertulis dan untuk episode itu saya mengusulkan Bang Akbar mengundang Fadli Zon. Karena dia yang mendraft dan dia yang menulis tangan itu,” kata Sandiaga Uno.

Ia menjelaskan bahwa perjanjian itu berkaitan dengan beredarnya potongan video Anies bicara tak akan maju pilpres jika Prabowo juga maju sebagai capres.

Kala itu, Sandiaga menjadi Wakil Anies untuk maju di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Yang pada akhirnya sempat menimbulkan kebuntuan di internal Partai Gerindra. Kemudian atas kebuntuan tersebut dibentuklah sebuah perjanjian tertulis oleh Fadli Zon.

“Terus terang waktu itu sempat ada kebuntuan. Dan sosok sosok Fadli Zon itu yang mungkin cukup sentral untuk akhirnya melihat, merumuskan dan meramu dari 3 kubu itu,” tuturnya.

“Waktu itu kan ada saya, Pak Prabowo dan Pak Anies. Dan dia yang membuat itu dalam sebuah perjanjian yang dia tulis tangan sendiri,” lanjut Sandiaga.

Ketika ditanya lebih rinci soal isi perjanjian tersebut, Sandiaga enggan menjawab lebih jauh.

Ia hanya menyarankan agar Fadli Zon yang mengungkap secara detil isi perjanjian tersebut.

Sebab, kata Sandiaga, dirinya tidak memegang salinan dari perjanjian tersebut.

“Detailnya nanti Pak Fadli. Dan memang ada beberapa poin. Dan ini cukup detail apa yang disepakati termasuk juga berkaitan dengan, karena itu di awal dari koalisi dan di awal dari penentuan paslon, jadi juga melingkupi tahapan-tahapan ke depan,” kata Sandiaga.

“Jadi saat itu, saya sendiri enggak megang itu copy-nya, kalau ga salah ada di brankasnya Pak Fadli atau Pak Prabowo,” lanjut dia.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Politikus Senior PDIP Merasa Sindiran Demokrat Salah Alamat: Kami Tak Punya Waktu Main-main Begituan