Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Sinjai Siapkan Rp2 Miliar untuk Tangani Anak Kurang Gizi dan Stunting

Jumlah anggaran yang disiapkan oleh Pemkab Sinjai melalui Dinas Kesehatan sebesar Rp 2 miliar rupiah.

Penulis: Samsul Bahri | Editor: Saldy Irawan
DOK PRIBADI
Kepala Dinas Kesehatan Sinjai, dr Emmy Kartahara Malik (kanan)  

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA-Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan menyiapkan anggaran yang besar jumlahnya untuk penanganan gizi kurang untuk anak.

Jumlah anggaran yang disiapkan oleh Pemkab Sinjai melalui Dinas Kesehatan sebesar Rp 2 miliar rupiah.

Penanganan gizi kurang diberikan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Sinjai.

Terdapat 16 Puskesmas yang tersebar di sembilan kecamatan di Kabupaten Sinjai diberikan anggaran untuk penanganan gizi kurang.

" Kalau penangan gizi anak itu dananya ada dimasing-masing Puskesmas yaitu untuk pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang dan untuk pemberian makanan tambahan buat ibu hamil dengan total anggaran Rp 2 miliar untuk 16 Puskesmas," kata Kepala Dinas Kesehatan Sinjai, Emmy Kartahara Malik, Rabu (1/2/2023).

Kartahara Malik juga berharap agar dengan adanya intervensi pemberian makanan tambahan, gizi anak balita gizi kurang membaik dan tidak jatuh kedalam stunting.

Dijelaskan bahwa intervensi penurunan stunting itu ada dua.

Intervensi spesifik 30 persen oleh  oleh Dinas Kesehatan dan jajarannya.

Intervensi sensitif sebesar 70 % oleh lintas sektor dan semua elemen masyarakat.

Sebelumnya di Sinjai ditemukan anak kurang gizinya dan juga mengalami komplikasi penyakit.

Seorang anak tersebut berada di Dusun Taruncue, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan.

Terpisah Kepala Dinas Sosial Sinjai, Muh Idnan meminta aparat pemerintah desa dan kelurahan agar ikut berperan aktif membantu anak penderita gizi kurang.

" Kita minta aparat desa dan kelurahan agar pro aktif membantu anak kurang mampu khususnya anak yatim dan gizi kurang memfasiliatasi ke Dinas Sosial atau ke Faskes," kata Muh Idnan.

Ia menegaskan hal itu terkait adanya beberapa peristiwa sebelumnya bermasalah kesehatannya.

Hal itu dikatakan Idnan karena aparat pemerintah kabupaten tidak semua dapat diketahui di pelosok.

Karena itu, aparat di desa dan kelurahan dapat berperan aktif memantau perkembangan kesehatan warganya. (*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved