Kontribusi Pajak Gowa Capai 50 Persen, Terbesar di KPP Pratama Bantaeng

TRIBUN-TIMUR.COM, GOWA - Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng, Falih Alhusnieka, menyebut kontribusi wajib pajak Kabupaten Gowa tahun 2022 mencapai 50 persen lebih.

Hal tersebut disampaikan Falih saat membuka Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2022, di Baruga Tinggimae rumah jabatan Bupati Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (26/1/2023).

"Kontribusi pajak di KPP Pratama Bantaeng berasal dari masyarakat Kabupaten Gowa mencapai 50 persen," ujarnya.

Jumlah ini terbilang cukup meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Dia menyampaikan ada implementasi dari UU KPP yang ditargetkan pada 1 Januari 2024 tentang NPWP akan terganti dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Penerapan NIK sebagai NPWP diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sudah berlaku sejak 14 Juli 2022.

"Di tahun 2023 ini kita semua untuk memadatkan NIK dengan yang ada di NPWP," katanya 

Selain itu, jumlah wajib pajak masyarakat di Gowa tercatat sebanyak 182 ribu orang.

Jumlah ini juga berkontribusi sekitar 50 persen dari jumlah wajib pajak KPP Pratama Bantaeng.

Meski demikian, dari 180-an ribu ini, baru 51 ribu yang datanya falid di mana NIK dan NPWP ada .

"Artinya masih ada nik dan NPWP-nya belum diimput. Saya berharap Pemkab dan Forkopimda Gowa dapat bekerja sama dalam agar masyarakat dapat berbondong-bondong mendata nik dan npwp nya. Sehingga tahun 2024 kita bisa mulai era baru" katanya.

Baca juga: Cara Lapor SPT Tahunan 2023 Tanpa Perlu ke Kantor Pajak

Baca juga: Cara Lapor SPT Pajak Penghasilan Tahun 2023 Melalui e-Filing

Sementara itu, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengapresiasi wajib pajak di Gowa yang mencapai 50 persen lebih.

Adnan menjelaskan pekan panutan merupakan tanda untuk seluruh pelaporan SPT tahunan dimulai.

"Jika kita taat bayar pajak, maka uang juga yang diberi kan kepada kita, uang itu lah yang dipakai dari atau jadi dana alokasi umun atau DAU. Ketika ditransfer dari DAU atau Dana alokasi khusus ke masing-masing daerah itulah yang akan dipake untuk membangun jalan, jembatan, dan pembangunan fisik lainnya," tuturnya.

Sehingga menurut Adnan, pajak menjadi penting dan menjadi jantung pendapatan negara atau pendapatan asli daerah.

"Dengan kita menjadi teladan, kita berharap masyarakat dapat mengikuti kita," katanya.

Adnan mengaku telah menyurat ke pemerintah pusat terkait pembangunan kantor KPP yang mestinya dibangun di Gowa bukanlah di Bantaeng.

"Saya kemarin berdiskusi dengan Pak Falih dan Pemerintah Kabupaten Gowa sudah menyurat ke Pemerintah Pusat  bahwa yang lebih pantas dan layak dibangun kantor KPP Pratama itu bukan di Bantaeng tapi di Gowa," ujarnya.

"Tadi Pak Falih sendiri menyampaikan bahwa wilayah kerja KPP Pratama Bantaeng yakni Gowa, Takalar, Jeneponto dan Bantaeng. 50 persen lebih pendapatan dari pajak ini itu bedada di Gowa. Dan kalau 50 persen lebih pendapatan pajak di Gowa sehingga kantornya tidak cocok di Bantaeng. Lebih cocok kantornya di Gowa," sambungnya.

Adnan menyampaikan kabar baik dari hasil surat yang telah dikirim ke pemerintah pusat.

Hasilnya permohonan Pemkab Gowa telah disetujui oleh pemerintah pusat.

"Sisa kita menunggu ini kapan dibangun gedungnya. Oleh karena itu kalau kita ingin pemerintah pusat betul-betul memindahkan KPP Pratama Bantaeng dipindahkan ke Gowa kantornya maka kita harus memberikan yang terbaik ke KPP Pratama Bantaeng," tegasnya.

"Salah satunya dengan SPT tahunan dan perlihatkan bahwa memang Gowa itu, mulai dari ASN sampai seluruh masyarakatnya itu betul-betul patuh. Forkopimdanya patuh bayar pajak. Sehingga dilirik oleh pemerintah pusat," lanjut Adnan.(*)

Laporan Wartawan TribunGowa.com, Sayyid Zulfadli