PDIP 'Intervensi' Jokowi Sebelum Ambil Keputusan Reshuffe Kabinet, Kursi Kosong Bakal Diisi Kader

Ali Ngabalin mengatakan bila nantinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet, para menteri yang dirombak jangan marah dan harus tetap tersenyum.

“Kalau nanti ada menteri yg di ganti harus tetap semangat dan tersenyum seperti saat awal anda dipilih jangan marah, jangan dongkol karena waktu anda sudah sampai disini saja.

Tetap dan harus berterima kasih pada Presiden saat diangkat dan diberhentikan oleh beliau,” katanya.

Sebelumnya Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin menjawab pertanyaan wartawan terkait wacana reshuffle kabinet yang mencuat ke publik belakangan ini.

Menurutnya, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ia pun enggan menceritakan terkait perbincangan antara Presiden Jokowi dengan dirinya.

Hal tersebut disampaikannya usai meresmikan enam Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) secara serentak di PLUT KUMKM Kabupaten Semarang pada Selasa (27/12/2022).

"Kalau reshuffle kabinet itu kan memang hak prerogratif presiden. Jadi kalo konsultasi saya dengan presiden itu nggak usah diceritakan pada wartawan ya," kata Ma'ruf.

"Tapi reshuffle itu hak prerogatif presiden. Jadi kita tunggu saja. Apa terjadi, apa tidak, kita tunggu saja," sambung dia.

Dua Menteri NasDem Berpotensi Besar Kena Reshuffle, Johnny G Plate Tetap Bertahan?

Wacana kocok ulang atau reshuffle menteri di kabinet Presiden Jokowi kian mencuat.

Sejumlah menteri dari Partai NasDem disebut-sebut berpotensi besar terkena reshuffle.

“Jika reshuffle jadi diekseskusi oleh Presiden Jokowi dan Nasdem adalah partai yang terdampak, maka pilihan bisa mengurangi jatah kursinya atau malah benar-benar dikeluarkan dari kabinet,” kata pengamat politik Agung Baskoro, saat dihubungi, Kamis (5/1/2023).

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) ini menilai bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Siti Nurbaya Bakar berpotensi dilengserkan dari jabatannya.

“Karena keduanya menteri yang sering mendapat kritikan tajam oleh PDIP,” kata Agung.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate yang juga Sekretaris Jenderal NasDem berpeluang tetap bertahan di dalam kabinet Jokowi.

Alasannya, menurut Agung, lantaran posisi Johnny yang strategis di partai.

Kata dia, posisi sebagai sekretaris jenderal partai merupakan perpanjangan tangan dari Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

“Ini alarm keras dari Presiden Jokowi kepada Surya Paloh terkait sikap politik yang diambil karena mendeklarasikan Anies sebagai capres,” katanya.

Meski kursi Mentan dan MenLHK yang berpotensi besar terkena reshuffle, Agung menyebut bahwa tak menutup kemungkinan pula Jokowi bakal melengserkan seluruh menteri NasDem dari kabinet kerjanya.

“Mengurangi jatah menteri hanya salah satu opsi. Bisa saja Nasdem dikeluarkan dari kabinet yang berarti ketiga menteri NasDem direshuffle,” tuturnya.

Pengamat Prediksi Reshuffle Menteri dari Nasdem Bakal Terjadi, Tinggal Tunggu Waktu Saja

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin meyakini reshuffle menteri dari NasDem dalam Pemerintahan Jokowi hanya soal waktu.

Ujang Komarudin sudah memprediksi soal reshuffle kabinet sejak dua bulan lalu sebelum gelaran G20.

Sesuai prediksinya isu reshuffle kabinet kembali muncul setelah suksesnya gelaran G20 di Bali.

"Pak Jokowi juga mengatakan dengan gimik-gimiknya terakhir pernyataannya tunggu, tunggu dan tunggu. Artinya tunggu itu akan ada dieksekusi dan direalisasikan terkait reshuffle itu," kata Ujang kepada Tribunnews.com, Sabtu (7/1/2023).

Ujang melihat reshuffle kali ini terkait deklarasinya Anies Baswedan jadi bakal calon presiden 2024 oleh NasDem.

"Kelihatannya arahnya akan mengganti menteri dari Nasdem karena deklarasikan Anies Baswedan yang diklaim sebagai antitesa dari Jokowi," jelasnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu juga menilai reshuffle kabinet tidak akan ada kaitannya dengan kinerja menteri.

Menurutnya perihal kurangnya kinerja menteri bisa dicari-cari.

"Jadi bukan soal kinerja. Kalau soal kinerja bisa dicari-cari seolah-olah menteri dari NasDem itu tidak bagus. Padahal ada juga menteri lainnya yang tidak bagus," katanya.

Ujang menegaskan nanti bakal dicari-cari menteri tersebut kinerjanya bagaimana padahal lebih pada basis kepentingan parpol.

Gus Choi Akui Isu Reshuffle untuk Copot Menteri dari Nasdem Bukan Sekadar Isapan Jempol: Kami Siap

Isu perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan sekadar isapan jempol.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choirie atau Gus Choi.

Gus Choi pun mengaku NasDem sudah siap jika nantinya ada menterinya yang di-reshuffle oleh Jokowi.

"Bagi NasDem nggak ada masalah (reshuffle), kabar itu bukan kabar angin atau memang kabar beneran," kata Gus Choi di Kopi Politik, Jakarta Selatan, Sabtu (7/1/2023) kemarin.

"Nah tapi kita sudah siap semua. Kita diajak siap setiap mengambil keputusan, itu kita sudah memikirkan risikonya, keuntungannya, itu sudah dihitung plus minusnya jadi gak ada masalah."

Gus Choi menyatakan pihaknya akan menerima segala konsekuensi atas dukungan partainya kepada Anies Baswedan.

Namun, NasDem akan memberikan catatan khusus kepada Jokowi.

"Itu enggak perlu sakit hati, gak perlu baper, biasa aja hanya meskipun biasa saja tetap ada catatan 'oh begini cara berpolitiknya' 'oh ini kurang dewasa' jadi tetap ada penilaian tapi kesiapan tetap harus ada," kata Gus Choi saat ditemui di Kopi Politik, Jakarta Selatan, Sabtu (7/1/2023).

Menurutnya, partai NasDem telah menghitung setiap langkah politik maupun konsekuensi atas keputusan yang diambil.

Namun, dia mengingatkan kursi menteri NasDem merupakan hak atas dukungan kepada Jokowi di Pilpres 2019 lalu.

"Kita sudah memikirkan risikonya, keuntungannya itu sudah dihitung plus minusnya jadi enggak ada masalah, cuma itu tadi saya ingin menegaskan presiden punya hak pengusung juga punya hak," ungkapnya.

Namun demikian, Gus Choi mengingatkan bahwa Jokowi bukanlah raja.

Karena itu, partai pengusung yang telah membantu memenangkan Jokowi punya hak untuk diajak bicara soal reshuffle.

"Intinya adalah presiden bukan raja, presiden punya hak memang iya punya hak, tetapi pengusung juga punya hak, hak untuk diajak bicara, hak untuk diajak berembuk bermusyarawah," katanya. (tribun network/thf/Tribunnews.com)