Mohammad Natsir

Oleh: Anwar Arifin AndiPate

TRIBUN-TIMUR.COM -HARI ini, 5 Januari 2023 genap 30 tahun wafatnya (5 Januari 1993) Muhmmad Natsir (1908-1993).

Beliau adalah Perdana Menteri pertama (1950-1951) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Natsir adalah Ketum Partai Masyumi (1949-1958) dan Ketua “Jon Islamiten Bond” cabang Bandung (1928-1932).

Dalam wawancara saya dengan almarhum di Jakarta (15 Februari 1987) dalam rangka penulisan disertasi saya (1986-1990), Natsir mengemukakan bahwa NKRI terbentuk berdasarkan proklamasi, 17 Agustus 1950 di Jakarta dengan terlebih dahulu membubarkan
Republik Indonesia Serikat (RIS).

Hal tersebut dilakukan karena penggabungan Negara Indonesia Timur (NIT), dan negara-negara federal lainnya ke dalam negara Republik Indonesia (RI) yang berpusat di Yogyakarta, mustahil terjadi karena faktor psykologis para pemimpin negara-negara federal.

Satu-satunya jalan yang dapat disepakati ialah membentuk NKRI, dengan lebih dahulu membubarkan diri semua negara federal yang ada.

Artinya RI yang diproklamasikan 17-08-1945, sudah dibubarkan, karena NKRI bukanlah penggabungan negara-negara federal ke dalam RI.

Atas prestasinya memelopori pembentukan NKRI, Mohammad Natsir memperoleh kepercayaan menjadi Perdana Menteri NKRI pertama, yang dilantik Presiden Soekarno selaku Presiden NKRI pertama.

Wakil Persiden NKRI pertama adalah Mohammad Hatta. NKRI menganut sistem parlementer, sehingga dinamika politik berpusat di parlemen.

Sejak muda Natsir (22 tahun) yang banyak berguru pada tokoh Islam A Hassan di Bandung,,telah menganut prinsip agama dan negara tidak beleh dipisahkan. Bahkan ia berpendapat bahwa ISLAM yang dianut hampir 90 persen rakyat, harus menjadi DASAR negara Indonesia merdeka yang berbentuk negara Islam yang DEMOKRATIS.

Nasir dan partai Masyumi yang dipimpinnya, menolak Islamisme totaliter seperti negara-negara di Timur Tengah.

Natsir juga tidak setuju HILAFAH dan TEOKRASI serta Negara Islam seperti dianut Kemal Attatur di Turki. Itulah sebabnya Natsir menentang gagasan kebangsaan sekuler dan cara Soekarno memandang Islam.

Negara yang diperjuangkan Natsir dan partainya adalah Negara Demokrasi Islam.

Harbert Feith penulis buku “Nasionalisme dan Revolusi Indonesia” menggolongkan Natsir dan Masyumi yang dipimpinya, menganut aliran POLITIK ISLAM MODERN.