Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Reshuffle Kabinet

Johnny G Plate Sindir Djarot PDIP? Sebut Partai Lain Harus Siap Direshuffle, Tak Bisa Dicampuri

Karena menurut reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif presiden dan tak bisa dicampuri oleh pihak mana pun.

Editor: Ansar
Kolase Tribun-timur.com
Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G Plate dan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat, Djarot Saiful Hidayat. Johnny G Plate menilai tak ada partai yang boleh melangkahi kewenangan Presiden Jokowi jika ingin melakukan reshuffle kabinet. 

 "Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri menterinya (menteri dari Nasdem) lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle," katanya di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Di sisi lain Jokowi belum memutuskan bongkar pasang formasi Kabinet Indonesia Maju.

Akan tetapi, dia meminta masyarakat menunggu keputusannya. "Tunggu saja. Ditunggu saja," sebut Jokowi menjawab pertanyaan wartawan soal reshuffle di daerah Tanah Abang, Jakarta, Senin (2/1/2023).

Pengamat Yakini Isu Jokowi Reshuffle Karena Faktor Politis: Nasdem Dianggap Tidak Cocok

Kini Presiden Jokowi membuka peluang reshuffle kabinet.

Akan tetapi Jokowi belum mengungkapkan kapan reshuffle kabinet itu akan ia lakukan.

Pengamat politik Ujang Komarudin berpandangan isu reshuffle kabinet kali ini lebih kepada faktor politis ketimbang kinerja para menteri.

"Lebih pada faktor politis," kata Ujang dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (28/12/2022).

Dugaan perombakan kabinet dilakukan karena faktor politis bukan tanpa sebab.

Pasalnya isu reshuffle muncul setelah NasDem mengumumkan sosok Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.

Di mana, sosok Anies Baswedan dianggap bersebrangan dengan kebijakan Presiden Jokowi.

Adapun, dalam kabinet sendiri ada tiga pos menteri diisi NasDem, yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Ujang berkeyakinan, ada desakan dari partai kecil atau non parlemen pendukung Presiden Jokowi mengisi pos menteri tersebut.

Karena selama ini, perwakilan partai non parlemen atau kecil tersebut hanya mengisi jabatan wakil menteri.

"Kalau Perindo dapat menteri, mestinya PBB (Partai Bulan Bintang) dan PSI dapat menteri, itu koalisi Jokowi di non parlemen," jelas Ujang.

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved