79,5 Persen Warga Makassar Puas dengan Kinerja Danny Pomanto

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 69,5 persen warga kota Makassar puas terhadap kinerja Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

Nilai tersebut berdasarkan hasil survey  Campaign Research Consultan (CRC).

CRC menyampaikan hasil survey tersebut dalam Refleksi Akhir Tahun 2022 Pemkot Makassar di Hotel Four Point by Sheraton, Rabu (28/12/2022) malam.

Direktur Eksekutif CRC, Herman Heizer menyampaikan hasil survei kinerja Danny Pomanto sebagai Wali Kota Makassar diangka 69,5 persen, sangat puas 10 persen, tidak puas 18 persen, sangat tidak puas 0,5 persen, dan tidak tahu 2 persen.

Secara keseluruhan indeks kepuasan warga Kota Makassar terhadap kinerja Danny Pomanto capai 79,5 persen.

Sementara Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi 64,6 persen warga puas, 9,5 persen sangat puas, 18,8 persen tidak puas, 1 persen tidak puas dan 6,3 persen tidak puas.

Secara keseluruhan, kepuasan kinerja terhadap Pemkot Makassar mencapai 72,8 persen dan 6,5 persen sangat puas.

Selain Danny dan Fatmawati Rusdi, CRC juga memaparkan hasil survey kepuasan kinerja warga Makassar terhadap kinerja presiden, wakil presiden, dan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman

Dimana 55 persen warga Makassar puas dengan kinerja Presiden Jokowi, 50,5 persen warga puas dengan kinerja Wapres Ma'ruf Amin.

Serta 60,7 persen puas dengan kinerja Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

"Ini mirip-mirip dengan trend dukungan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo, dengan begitu pak wali sangat layak untuk naik kelas," ungkap Herman Heizer.

Herman menjelaskan, survei dilakukan secara serentak pada Desember 2022.

Ia menyurvei seluruh warga Kota Makassar yang sudah memiliki KTP secara acak dengan metode multistage random sampling.

Jumlah responden sebanyak 400 orang dari 15 kecamatan di Kota Makassar.

Menanggapi hasil survei indeks kepuasan masyarakat yang dirilis CRC, Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan hal tersebut sebagai bentuk transparansi kinerja Pemkot Makassar.

Bentuk transparansi itu dibuktikan dengan diumumkannya lima OPD dengan capaian kinerja terendah. 

Salah satunya Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ).

"Inilah bentuk transparansi kita dan tidak ada pemerintah daerah yang transparan seperti ini. Semua orang berhak tahu, apa yang dilakukan dan apa persepsi masyarakat terhadap kinerja kita," ujarnya. (*)