Tumpul Rasa

Oleh:

AM Sallatu
Peneliti dan Dosen Emiritus FEB Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM - Ada cerita melegenda tentang Arung Matoa Wajo (AMW), berabad lampau yang masih terus dan bahkan tetap patut terus diulang-ulang untuk dikisahkan.

Konon, Sang Arung dimasa pemerintahannya pernah merasa miris dan amat tersentuh melihat perangai salah seorang warganya.

Suatu saat, AMW sedang berangin-angin di teras rumah panggungnya, tatkala warganya tersebut melintas dihadapan rumahnya dengan menyelempang sarung dipundaknya sambil memiringkan kopiah yang dikenakannya.

Berjalan lambat, jelas sekali ingin menarik perhatian. Sebuah prilaku yang kurang beradab untuk terlihat langsung oleh seorang raja yang sementara memerintah.

AMW seakan tersentak memperhatikan prilaku seperti itu. Meskipun dengan senyum dikulum, namun meyakini bahwa ia telah dikirimi dan menerima pesan.

Bahwa pasti ada kebijakan atau tindakannya yang kurang berkenan bagi warganya.

Perilaku seperti itu adalah sebuah unjuk rasa. AMW tidak perlu bertanya atau mencari tahu dengan kehadiran unjuk rasa yang bisu itu.

AMW merasa lebih penting untuk introspeksi diri, apa substansi penyebab unjuk rasa saat itu, sehingga ada warganya yang berprilaku kurang beradab berani melintas di depannya.

Sarung yang diselempang dan kopiah yang dimiringkan adalah prilaku yang kurang sopan dihadapan Sang Arung tersebut, pasti saja ada penyebabnya.

Sebagai seorang kepala pemerintahan yang mengayomi warganya, AMW patut untuk mendapatkan penghormatan warga dalam berprilaku.

Namun prilaku tak terhormat itu tidak membuatnya gusar, justru balik ingin menggeledah prilaku dan tindakannya sendiri.

Ketidak-patutan apa yang telah diperbuatnya. Kepemimpinannya dianggap oleh warganya telah tumpul rasa dalam memahami kehidupan masyarakatnya, karena itu patut mendapatkan kilas balik.

Begitulah Sang Arung, sebagai seorang kepala pemerintahan, disentuh ketajaman rasa kemasyarakatan yang dimilikinya.

Tidak perlu diteriaki melalui orasi sambil menghambat arus lalu lintas.

Pengayom masyarakat, dalam kearifan lokal, memiliki self-correction atas hal-hal yang tidak berkenan bagi kepentingan warganya.

Pencerminan kearifan di daerah ini yang nyaris sudah punah.

Masihkah ketajaman rasa seperti ini ada dan atau memang diperlukan ada?

Pada skala dan tingkatan pemerintahan mana masih patut dihadirkan? Ini adalah implementasi sistem manajemen pemerintahan.

Di abad modern sekarang, saat informasi sudah jadi produksi secara melimpah, para petinggi dan pejabat pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, sudah sarapan pagi bersama berita.

Namun hanya yang menambah selera sarapannya yang disimak. Atau, setidaknya hanya berita heboh yang menjadi perhatiannya.

Itupun bukan untuk introspeksi diri, melainkan mencari nalar pembenar atas tindakan dan kebijakannya.

Kemiskinan, ketimpangan, pengangguran dan semua yang memprihatinkan lainnya sudah dipandang sebagai permasalahan laten yang alamiah sifatnya.

Proyek mercu suar dan mewariskan legacy jauh lebih penting. Hal yang mendera kehidupan masyarakat yang diayominya bisa ditutupi dengan kinerja proyek-proyek pembangunan.

Yang jauh lebih penting memburu dan mengumpulkan awards, agar didapatkan daftar panjang yang bisa menjadi bahan berita dan informasi.

Padahal asa dan rasa di tengah masyarakatnya adalah kinerja fungsi pemerintahan semisal seputar masalah kamtibmas yang menjamur di lapisan akar rumput.

Bukan sekedar kinerja fungsi pembangunan untuk memfasilitasi kehidupan kelompok menengah ke atas.

Permasalahan kamtibmas, bila perlu dikontrakkan pada instusi lain, atau bahkan mengkreasikan penanganan oleh masyarakat sendiri, walaupun akan berwujud membenturkan kalangan masyarakat sendiri.

Kamtibmas lebih diarahkan untuk menghadapi ketajaman hukum. Gangguan Kamtibmas lebih dipandang sebagai gangguan kekuasaan.

Benar-benar sebuah ironi, oleh karena fungsi pemerintahan dihadirkan dalam wujud tumpul rasa kemasyaraatan pemimpin pemerintahan.

Apakah tata kelola sistem penyelenggaraan pemerintahan, semuanya harus terpulang pada pucuk pimpinan pemerintahan?

Ada pelajaran menarik dari seorang mantan kepala daerah yang pernah menghadapi permasalahan masyarakat yang berskala besar dan amat kompleks.

Untuk efektivitas manajemen pemerintahan yang dikelolanya, konon modusnya hanya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kecil kepada segenap perangkat jajarannya.

Bila ada prilaku menyimpang warga usia muda di suatu bagian wilayah yang dipimpinnya, misalnya, pertanyaan kecil pada penanggung jawab pemerintahan bagian wilayah itu, bagaimana menghilang prilaku menyimpang tersebut.

Jelas sekali bahwa kepemimpinan organisasional yang telah dipraktekkannya dan bukan one show.

Hal ini sekaligus juga mewujudkan pandangan ahli manajemen, bahwa seorang pimpinan adalah sejatinya seorang pelatih (coach), bukan komandan.

Menantang kreativitas dan inovasi perangkat jajaran pemerintahan, bukan dengan sekedar menggonta ganti mereka, yang sering dibarengi faktor like or dislike.

Suka atau tidak suka, harus disadari bahwa ada sejumlah hal yang bias dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan kita dewasa ini.

Para pimpinan puncak pemerintahan sudah sepatutnya mampu meleburkan diri dan kepemimpinannya pada kepentingan organisasi yang dipimpinnya.

Mungkin awal pembiasan mulai terbentuk karena pengagungan pada visi kepemimpinan, yang mendorong sang pemimpin menjadi egosentris, sehingga kinerja dijadikan cenderung mempribadi.

Sesuatu yang sudah saatnya dikoreksi kembali. Tidak mustahil ini pula yang telah menjadikan pimpinan yang tumpul rasa. Bahkan termasuk dalam menghadapi unjuk rasa masyarakat.

Masih diseputar faktor rasa ini, mungkin menarik mengangkat kembali suatu fakta juga di kabupaten Wajo.

Penulis pernah bertanya pada Sang Bupati yang tidak bersedia untuk mengikuti Pilbup berikutnya, mengapa?

Dengan sederhana menjawab, sesederhana diri pribadinya, apa gunanya menjadi Bupati bila masyarakat sudah secara lantang dihadapan saya dengan teriakan protes sambil menunjuk-nunjuk ke arah saya.

Tidak ada lagi kewibawaan sebagai seorang Bupati. Senyatanya ia bukan seorang yang tumpul rasa!(*)