Anggaran Rp549 Miliar Dinas PU Makassar Tak Terserap, Kepala Dinas Zuhaelsy Absen Saat Monev

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar mengevaluasi pelaksanaan program APBD Kota Makassar tahun 2022.

Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) berlangsung di Lt 2 Ruang Sipakatau Kantor Balai Kota Makassar, Jl Ahmad Yani, Selasa (13/12/2022).

Rapat dipimpin oleh Asisten III Pemkot Makasar Mario Said, didampingi Kepala Bappeda, Helmy Budiman.

Ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapat rapor merah atau kategori rendah.

Realisasinya diangka 0 hingga 40 persen.

OPD tersebut ialah Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bagian Kerjasama, Bagian Perekonomian, dan Dinas Pekerjaan Umum.

Dari 51 OPD yang ada, realisasi anggaran Dinas PU sangat anjlok, dimana anggaran yang terserap baru Rp87,4 miliar atau 13,73 persen.

Sementara PU termasuk OPD dengan porsi pagu anggaran terbesar yakni Rp636,6 miliar pasca APBD Perubahan.

Artinya, anggaran yang belum terserap di Dinas PU sebanyak Rp549,2 miliar.

Untuk realiasi kegiatan fisik Dinas PU juga sangat rendah yakni baru diangka 29,37 persen. 

Dinas PU menjadi OPD yang sangat diwanti-wanti, sayangnya saat Monev berlangsung Kepala Dinas PU Zuhaelsy Zubir tak hadir dalam agenda tersebut.

Ia hanya diwakili oleh Kepala Bidang Bina Teknik, Irma Yanti Ishak.

Kepala Bappeda Makassar Helmy Budiman dalam rapat tersebut meminta komitmen Dinas PU untuk mempercepat kerja-kerjanya agar bisa mendorong serapan anggaran.

Dikhawatirkan proyek-proyek yang ada di PU menyeberang tahun sehingga tidak sesuai dengan perencanaan yang ada.

Sebagai salah satu OPD dengan nilai pagu anggaran yang tinggi, Dinas PU harus mempercepat dokumen untuk proyek yang akan dijalankan tahun 2023.

Jangan sampai kejadian yang sama terulang kembali, seharusnya kata Helmy pengalaman di tahun 2021 dan 2022 menjadi pelajaran untuk Dinas PU memperbaiki kinerjanya.

"Kami ingatkan, karena banyak kondisi apalagi pekerjaan fisik nyebrang, itu ditakutkan, banyak fisik kita tahun depan bergantung pada PU dan cukup besar (anggarannya)," tegasnya.

Tahun 2023 mendatang, pagu anggaran untuk Dinas PU sebesar Rp900 miliar lebih.

Jangan sampai PU meminta pengurangan lagi di APBD Perubahan karena tak sanggup menjalankan program yang telah dicanangkan.

"Tahun depan kita harap tidak ada lagi pengurangan, karena kunci dari keberhasilan pemerintah ada tiga, Disdik, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU. Kalau tiga ini performanya buruk pasti kita dianggap tidak mengurus rakyat karena pelayanan dasar disitu," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Teknik Dinas PU Makassar, Irma Yanti Ishak memaparkan kendala-kendala yang dihadapi di PU dalam penyerapan anggaran dan program-program 2022.

Salah satu proyek yang tidak berjalan kata dia ialah Bundaran BTP di Jl Perintis.

Bundaran BTP masih dalam asistensi amdalalin oleh Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Sulawesi Selatan.

Kemudiaan rehabilitasi tower Balai Kota juga tidak berjalan.

Disamping itu, banyak proyek yang berproses di Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang membutuhkan waktu cukup lama.

Sehingga Dinas PU tidak mau mengambil risiko untuk melanjutkan proyek-proyek tersebut jika tendernya selesai jelang akhir tahun.

"Kebanyakan berproses di ULP itu memakan waktu tidak sebentar, saat tender selesai waktu yang tersisa sangat sedikit sehingga kami tidak ingin ambil risiko," katanya.

Rendahnya serapan anggaran juga dipengaruhi karena tidak adanya uang muka yang diberikan kepada kontraktor pemenang tender.

Pembayaran baru dilakukan usai pengerjaan rampung.

"Kami tidak beri uang muka, tidak ada termin, takutnya dibawa lari (sama kontrkator), jadi selesai baru dibayarkan. Makanya keuangan kami agak telat," jelasnya.

Ia berani berkomitmen bisa mencapai realiasi anggaran sebesar 68,5 persen hingga akhir tahun 2022.

"Kami menarget 68,5 persen hingga akhir tahun, karena pekerjaan fisik hasil kurvanya naik di akhir tahun," katanya.

Sementara untuk memperbaiki kinerja ditahun mendatang, Dinas PU sedang mempersiapkan beberapa dokumen yang akan ditender dini.

Juga akan melakukan pengadaan lewat e-katalog agar lebih efisien dan efektif. (*)