Pedagang Pasar Sentral Minta Pemkab Enrekang Cek Ulang Data Penerima Bansos

TRIBUN-TIMUR.COM, ENREKANG - Warga mengeluhkan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) tahap IV di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Misriani pedagang sayur di Pasar Sentral Enrekang menilai bansos yang disalurkan tidak tepat sasaran.

"Banyak bantuan yang tidak tepat sasaran, ada yang punya mobil bagus, rumah bagus. Seharusnya pemerintah harus kontrol mana yang layak dan mana yang tidak," ujar Misriani saat ditemui Tribun-Timur.com di Pasar Sentral, Jl Pasar Sentral, Juppandang, Enrekang, Kamis (1/12/2022).

Wanita asal Cendana Duri itu menyebut ada sekitaran 100 kepala keluarga kategori tidak mampu yang sama sekali tidak mendapatkan jatah bantuan dari pemerintah.

"Banyak terjadi di Enrekang, ada yang seharusnya dapat dan ada yang semestinya tidak dapat," katanya.

Padahal, kata dia, banyak mata pencaharian masyarakat yang terputus lantaran dilanda Covid-19.

Ia berharap pemerintah mengkaji lagi atau mengecek ulang data penerima bansos agar masyarakat khususnya ekonomi rendah bisa mendapatkan bantuan secara merata.

"Setidaknya kita berharap semoga pemerintah dalam mencairkan bantuan itu tidak simpang-siur. Harus masyarakat layak yang dapat," tutupnya.

Diketahui, warga kategori kurang mampu di Enrekang sudah mulai menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Bantuan sosial itu mencakup BLT BBM, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Kepala Dinas Sosial Enrekang Zulkarnain Kara mengatakan penyaluran bansos tahap IV melalui POS Indonesia.

"Sementara ini masih dalam tahap konsolidasi data. Cuman ada warga yang dulu terima, sekarang sudah tidak terima. Nah ini yang belum kita tahu berapa jumlah pastinya," ujar Zulkarnain Kara di Kantor Dinsos, Jl Jenderal Sudirman, Kelurahan Leoran, Kabupaten Enrekang.

Menurut Zulkarnain, pihak POS belum memberi laporan terkait berapa jumlah penerima bantuan sosial bagi warga Enrekang.

Adapun besaran bantuan yang diperoleh masyarakat, BPNT periode Oktober-Desember 2022 Rp 600 ribu.

Kemudian, bantuan subsidi kenaikan BBM peroide November-Desember Rp 300 ribu.

Selanjutnya, PKH periode triwulan IV nominalnya sesuai dengan variasi komponen pada KPM.

Zulkarnain Kara juga memastikan bahwa proses penyaluran bansos yang diberikan untuk warga kurang mampu sudah tepat sasaran dan tidak ada yang dobel.

"Kecil kemungkinannya (dobel) karena sistem akan mendeteksi dengan cepat. Sepanjang NIK-nya benar itu pasti akan terbagi. Dan sekarang itu, ada kesalahan tetapi tidak semasif dulu lagi. Karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah mulai sinkron dengan data di dukcapil," katanya.

"Jadi kemungkinan masyarakat yang menerima bantuan itu berbeda-beda, tidak ada yang dobel," tambahnya.

Pihaknya juga melakukan pengawasan langsung dalam proses penyaluran kepada masyarakat.(*)

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, Erlan Saputra