Kenali Seluk-beluk Fungsional Penyuluh Pajak serta Model Kampanye dan Sasarannya

Oleh: IDP Satria Wibawa
Penyuluh Pajak

TRIBUN-TIMUR.COM - Mungkin para pembaca koran ini merasa heran dengan adanya fungsional penyuluh pajak di kantor pajak.

Keberadaan fungsional penyuluh pajak berada baik di Kantor Pusat, Call Center, Kantor Wilayah Khusus, KPP Khusus sampai ke KPP Pratama diseluruh Indonesia sejak tahun 2021 lalu.Oleh karena itu mungkin tulisan ini akan menjelaskan sedikit tentang fungsional penyuluh pajak dan peran sertanya.

Jabatan fungsional penyuluh pajak merupakan jabatan fungsional yang baru2 ini ada berdasarkan Permenpan RB Nomor 49 tahun 2020 tentang jabatan fungsional penyuluh pajak dan Permenpan RB Nomor 50 tahun 2020 tentang jabatan fungsional asisten penyuluh pajak.

Jabatan fungsional penyuluh pajak dan asisten penyuluh pajak kemudian disebut sebagai fungsional penyuluh pajak.

Adapun definisi jabatan fungsional penyuluh pajak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab,wewenang dan hak untuk melakukan penyuluhan perpajakan.Penyuluhan perpajakan bisa disebut sebagai penyuluhan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi kepada masyarakat,dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah.

Sedangkan pejabat fungsional penyuluh pajak adalah penyuluh pajak adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan perpajakan.

Semua pengangkatan fungsional penyuluh pajak dan asisten penyuluh pajak dilakukan melalui impassing dari jabatan struktural ke jabatan fungsional.
Edukasi Fungsional Penyuluh pajak berdasar Peraturan Menteri Keuangan:PMK no.58/PMK.03/2021 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh pajak dan PMK no.59/PMK.3/2021 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional asisten penyuluh pajak.

PMK 58 /PMK.03/2021 tersebut berisikan aturan yang mengikat kepada fungsional penyuluh pajak dan butiran pekerjaan yang harus dilakukan dengan angka kreditnya. Begitu pula dengan PMK 59 /PMK.03/2021 berisikan yang hal sama dan ini khusus diperuntukan bagi asisten penyuluh pajak dengan butiran pekerjaan yang sedikit berbeda dengan angka kredit yang berbeda pula.

Jenjang jabatan fungsional penyuluh pajak terdiri dari Penyuluh Pajak Ahli Pertama, Penyuluh Pajak Ahli Muda dan Penyuluh Pajak Ahli Madya. Sedangkan jenjang jabatan fungsional asisten penyuluh pajak terdiri dari Asisten Penyuluh Pajak Terampil,Asisten Penyuluh Pajak Mahir dan Asisten Penyuluh Pajak Penyelia.

Untuk mengedukasi masyarakat, penyuluh pajak menggunakan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan langsung secara pasif.

Penyuluhan langsung secara aktif meliputi kelas pajak, seminar/diskusi/ceramah, bimbingan teknis/lokakarya, sarasehan dan edukasi atas permintaan pihak eksternal.

Penyuluhan langsung secara pasif berupa piket di meja helpdesk dan piket daring berjadwal melalui WA, telepon dan aplikasi telegram.

Ada juga model penyuluhan tidak langsung satu arah seperti menanggapi tanggapan atas surat permohonan WP, penyusunan materi seperti brosur dan linktree. Juga penyusunan materi audio seperti siniar (podcast), penyusunan materi audio visual seperti video tutorial.

Selain itu dikenal juga penyuluhan tidak langsung seperti dialog interaktif di radio, dialog interaktif di TV serta penyuluhan tidak langsung melalui contact center; penyelesian adminstrasi perpajakan dicontac center atau non contact center seperti memproses permohonan pemindahbukuan dan memproses permohonan pengurangan dan banding.
Ada juga penyuluhan melalui pihak ketiga dengan cara kerjasama pihak ketiga seperti adanya relawan pajak,Business Development Service (BDS) dan inklusi kesadaran pajak.

Peranan Masyarakat
Dengan adanya fungsional penyuluh pajak dan asisten penyuluh pajak di setiap Kantor Pajak dan Kantor Wilayah maka diharapkan adanya peran aktif dari Wajib Pajak untuk mendapatkan edukasi perpajakan.

Wajib Pajak yang sudah mendapatkan edukasi dengan cara penyuluhan langsung aktif atau atau metode lainnya akan menambah wawasan atau pengetahuan perpajakan yang sempurna sehingga tujuan akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan perubahan perilaku bayar dari Wajib Pajak.

Jika masyarakat kurang mengetahui tentang suatu aturan baru atau lama bisa langsung menanyakan kepada para penyuluh yang ada di kantor pelayanan pajak yang terdekat atau Kantor Pelayanan Pajak yang terdaftar dan Kantor Wilayah di setiap kota provinsi.

Dari data yang ada dalam aplikasi khusus kegiatan penyuluhan, di wilayah Sulawesi yang utamanya di wilayah DJP Sulselbartra, pada tahun 2022 ini sampai dengan bulan November tanggal 13 tahun 2022,sebaran tema peserta hadir, sebanyak 5.610 (24,15 persen) Wajib Pajak mengikuti penyuluhan dengan tema 1. Penyuluhan Tema 1 untuk meningkatkan kesadaran pajak melalui pengetahuan perpajakan.

Sebanyak 11.076 (47,67 persen) Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak dengan Tema II yang mana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan.

Dan sebanyak 6.546 (28,18 persen) Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak dengan Tema III yang meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku.

Bila dilihat analisa sebaran perubahan perilaku Wajib Pajak, Wajib Pajak yang hadir dan berubah perilakunya sebesar 5,808 Wajib Pajak atau 88,73