Bupati Maros Jadi Narasumber Diskusi Festival HAM 2022 di Jakarta

"Sudah banyak yang berjalan untuk mewujudkannya. Nah yang terbaru itu pembentukan restoratif justice di 14 kecamatan dan pelayanan publik. Ini untuk memastikan pelayanan kita bisa diakses oleh semua," paparnya. 

Selain Bupati Maros, panitia juga menghadirkan pembicara seperti Direktur Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Bappenas RI, Woro Srihastuti Sulistyaningrum dan staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Kementerian Desa, Bito Wikantosa. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI, Muhammad Yusran Laitupa, mengatakan, sengaja mengundang dua unsur Pemerintah Daerah dari Sulsel yakni Maros dan Tanah Toraja, karena dinilai telah menjalankan mandatnya dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat. 

"Kami menganggap penting untuk menghadirkan pemerintah daerah dan DPRD yang telah menjalankan mandatnya dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat untuk berbagi pengalaman," sebutnya. 

Ia menjelaskan, kontribusi Yayasan BaKTI dalam Festival HAM 2022 ini, merupakan bagian dari aksi kolektif Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) untuk mempromosikan upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak masyarakat khususnya perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan dan marginal. 

"Program INKLUSI berupaya memberi kontribusi pada tujuan pembangunan yang lebih luas, dimana tidak ada satupun warga yang tertinggal dalam pembangunan, lebih banyak kelompok marginal berpartisipasi dalam dan mendapat manfaat dari pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia," lanjutnya. 

Dalam kegiatan itu, juga dihadiri komunitas internasional dari Eropa, Amerika Latin dan Asia. 

Mereka berasal dari perwakilan kota, organisasi masyarakat sipil dan badan PBB.

Partisipasi komunitas internasional untuk berbagi pengalaman tentang praktik baik di negaranya masing-masing dan juga untuk belajar dari pengalaman kabupaten/kota di Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai hak asasi manusia dalam tata kelola pemerintahannya.(*)