Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Diskusi

Bupati Maros Jadi Narasumber Diskusi Festival HAM 2022 di Jakarta

Bupati Maros memaparkan sejumlah program dan kebijakan yang telah ia jalankan sebagai upaya mewujudkan Maros sebagai kabupaten yang pro keberagaman

Penulis: Nurul Hidayah | Editor: Muh. Irham
ist
Bupati Maros, Chaidir Syam menjadi narasumber dalam diskusi nasional yang dilaksanakan oleh Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dalam ajang festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2022 di hotel Royal Kuninangan, Jakarta, Rabu (19/10/2022) 

JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM - Bupati Maros, Chaidir Syam menjadi salah satu narasumber dalam diskusi nasional yang dilaksanakan oleh yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dalam ajang festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2022. 

Kegiatan itu digelar di Hotel Royal Kuninangan, Jakarta, Rabu (19/10/2022). 

Dalam diskusi itu, Bupati Maros memaparkan sejumlah program dan kebijakan yang telah ia jalankan sebagai upaya mewujudkan Maros sebagai kabupaten yang pro keberagaman dan inklusi. 

Mulai dari membuat peraturan hingga manajemen pengambilan kebijakan publik. 

"Dalam visi misi kami, memang Maros akan kita jadikan sebagai kabupaten yang inklusif dan menghargai keberagaman. Komitmen kami, tidak ada lagi masyarakat yang merasa dimarjinalkan oleh kebijakan pemerintah," kata Chaidir. 

Chaidir mengungkapkan, untuk mewujudkan visi misi itu, dalam Musrembang yang menjadi wadah pengambilan kebijakan pembangunan melibatkan semua pihak. 

Utamanya, anak, perempuan, Lansia dan Disabilitas. 

"Kelompok-kelompok ini memang sangat rentan mendapatkan perlakuan tidak adil dari kebijakan pembangunan karena memang tidak pernah ada ruang untuk dilibatkan. Nah kami menyiapkan ruang-ruang itu," lanjutnya. 

Ia menjelaskan, selama pemerintahannya, telah dilaksanakan Musrembang khusus anak, perempuan, lansia dan difabel di tingkat Kabupaten.

Hal ini dilakukan agar suara mereka bisa lebih tersampaikan dalam rumusan kebijakan pembangunan. 

Selain itu, kata dia, pihaknya bersama DPRD juga telah membuat sejumlah perangkat peraturan sebagai payung hukum pengambilan kebijakan yang melibatkan semua kelompok masyarakat itu. 

Sedikitnya, sudah ada 7 produk peraturan yang dibuat untuk mendorong upaya itu. 

"Kebijakan mendukung kabupten inklusi sudah kita lakukan dengan mengesahkan beberapa Perda dan Perbup untuk upaya perlindungan anak, perempuan serta disabilitas dan kesetaraan gender," sebutnya. 

Dalam diskusi yang bertema 'praktik baik daerah dalam memperkokoh keberagaman dan iknlusi' itu, Chaidir juga menyampaikan jika sejumlah program pro keberagaman ramah anak dan perempuan telah dilakukan. 

Seperti rumah singgah hingga mal pelayanan publik. 

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved