Anies Baswedan- Ahmad Riza Temui Demonstran, Relawan: Pemimpin Hadapi Masalah Bukan Lari

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menemui massa aksi dari Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) di depan Balai Kota, DKI Jakarta, Jumat (14/10/2022).

Demonstrasi itu digelar pada hari terakhir Anies bertugas di Balai Kota.

Para demonstran menilai masih banyak janji politik Anies yang tak terlaksana selama lima tahun menjabat.

Anies yang janji kampanyenya ada ditunaikan dan ada yang belum ditunaikan masih juga dianggap tidak memenuhi janji.

Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies, Muhammad Ramli Rahim menuturkan Anies mengajak wakilnya langsung menemui demonstran.

"Anies selalu menemui demonstran yang datang dan memberikan penjelasan secara langsung," ujar Ramli.

Baca juga: Mizar Roem Bentuk Relawan Anies Baswedan di Sinjai

Anies merupakan tipe pemimpin yang bukan hanya menuntaskan masalah yang ada tapi juga berani berhadapan dengan potensi masalah.

Sebelumnya, Aliansi masyarakat bernamakan Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (Kopaja) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/10/2022).

Penggugat CLS Polusi Udara Adhito Harinugroho mengatakan, kegiatan hari ini merupakan puncak dari aksi pemberian rapor merah yang dilakukan pada 22 April 2022 dan 23 Agustus 2022 kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Menyatakan drop out terhadap Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria selaku Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang dinilai tidak mampu mewujudkan janji kampanyenya menjadikan DKI Jakarta kota yang humanis," ujar Adhito di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat dikutip dari kompas.com.

Adhito mengungkapkan, setidaknya ada sembilan permasalahan utama di DKI Jakarta yang turut disuarakan dalam aksi unjuk rasa siang ini.

Terdapat sembilan permasalahan yang disuarakan massa Kopaja, yakni buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN), sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air, penanganan banjir Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir.

"Selanjutnya, ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum, lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta, hunian yang layak masih menjadi masalah krusial, penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta, belum maksimalnya penanganan Covid-19 serta dampak sosialnya, dan yang terakhir ketidakseriusan Pemprov DKI dalam melindungi penyandang disabilitas," jelas Adhito.

Baca juga: Gerindra Maklumi Pilihan Politik Danny Pomanto Dukung Anies Baswedan Capres 2024

Menurut Adhito, kesembilan isu tersebut hanya segelintir permasalahan carut marutnya persoalan di DKI Jakarta yang disuarakan.

Ia menambahkan, DKI Jakarta masih memiliki segudang masalah lainnya yang menjadi akar tidak terpenuhinya standar hidup sehat.

"Hal ini tentu saja tidak boleh luput dari perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meskipun kepemimpinan akan berganti," ucapnya. (tribun-timur.com/kompas.com)

Baca juga: Tujuh Masalah Indonesia Jadi Alasan Jarnas Terbentuk Dukung Anies Baswedan Jadi Presiden