Identitas Politik

Secara sosiologi dan antropologi politik, premordialisme, populisme atau ‘indentias politik’ itu, sulit dihentikan, karena melekat pada sistem politik demokrasi liberal “dinegara berkembang”, sebagai risiko paradigma ‘berebut kekuasaan’ melalui persaingan bebas dalam Pemilu eleoktral.

Jika ‘politik identitas’ itu ingin dihilangkan maka sistemnya harus diganti, dengan menggunakan paradigma “berbagi kekuasaan”, melalui musyawarah/mufakat.

Hal itu tentu tidak mudah mewujudkannya, karena selain elite Indonesia sudah banyak yang “kepalanya di Barat” (liberal) dan “kakinya di Timur (kekeluargaan), akibat pengaruh “globalisasi”.

Bahaya ‘identitas politik’ telah diingatkan John Naisbett, dalam ‘The Global Paradox’(1994).

Naisbitt ‘meramalkan’ dalam era-globalisas, dunia menuju 1.000 negara, karena banyak negara yang akan terpecah menjadi negara–negara kecil berbasis etnis (suku, agama, dan ras).

Naisbitt memprediksi bahwa negara seperti India, China, dan Indonesia akan mengalami nasib seperti Uni Soviet(*).