Sekda Sulsel Abdul Hayat Gani Puji BBPPKS Makassar karena Jadi Role Model Penerapan Zona Integritas

Puji Lestari

Humas BBPPKS Makassar

Melaporkan dari Makassar, Sulsel

BALAI Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial atau BBPPKS di Makassar menyelenggarakan kegiatan Pencanangan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Kegiatan ini berlangsung di aula BBPPKS Makassar, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Senin (10/10/2022).

Hadir secara langsung Sekretaris Daerah ( Sekda ) Provinsi Sulawesi Selatan ( Sulsel ) Abdul Hayat, Inspektur Bidang Penunjang Kemensos RI Idit Supriadi Priatna, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan Ismu Iskandar, serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Irawan Bintang.

Komitmen pencanangan ZI ditandai dengan pembacaan ikrar oleh Kepala BBPPKS Makassar Anna Puspasari, yang diikuti oleh seluruh pegawai.

Selain itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh pegawai BBPPKS Makassar dan penandatanganan piagam Pencanangan Pembangungan ZI oleh Kepala BBPPKS Makassar dan para saksi, yang terdiri dari Sekda Provinsi Sulsel, Inspektur Bidang Penunjang Kemensos RI, dan Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel.

Baca juga: BBPPKS Makassar Latih Emak-emak Warga Miskin di Gowa Bikin Usaha Kuliner

Kegiatan ini merupakan langkah awal pelaksanaan reformasi birokrasi untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional, sesuai dengan prinsip good governance.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Nasional 2021-2025 yang di dalamnya terdapat pedoman pelaksanaan program reformasi birokrasi nasional.

Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam kata sambutannya, Sekda Provinsi Sulsel menuturkan, “BBPPKS Makassar sebagai role model untuk balai-balai lain terutama untuk zona integritas. Pemerintah provinsi dan saya pribadi sangat mengapresiasi. Kita tinggal menunggu kolaborasi antar-stakeholder yang ada."

Selain itu dalam kesempatan yang sama, Inspektur Bidang Penunjang Kemensos RI menyampaikan bahwa, “WBK WBBM sudah lama ingin dicanangkan. Saya harap kita tidak hanya berhenti pada pencanangan saja, namun yang terpenting pada saat implementasinya. Saya harap dapat terimplementasi dengan baik.”

Baca juga: Genjot Kualitas SDM, Dinsos Kolaka Utara Gandeng BBPPKS Makassar Latih 58 Peksos Dalam Misi Sosial

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan juga menyampaikan bahwa ada tiga indikator keberhasilan dalam mencapai WBK dan WBBM, yaitu bertahan dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), meningkatkan kualitas pelayanan, serta meningkatkan efisiensi kerja birokrasi.

Menurutnya, Zona Integritas adalah pilot project, sebagai salah satu upaya dalam memperbaiki pelayanan publik.