Pemilihan RTRW
Legislator Gerindra Pertanyakan Alasan Penundaan Pemilihan RT/RW Hingga 2024, Anggaran Sudah Ada
Ia menilai, Keputusan Wali Kota Makassar Danny Pomanto untuk menunda Pemilu Raya RT/RW justru akan menimbulkan kegaduhan.
Penulis: Siti Aminah | Editor: Muh. Irham
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Legislator DPRD Makassar Nunung Dasniar mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk melangsungkan Pemilihan RT/RW tahun ini.
Ia menilai, Keputusan Wali Kota Makassar Danny Pomanto untuk menunda Pemilu Raya RT/RW justru akan menimbulkan kegaduhan.
Alasan Wali Kota untuk menjaga kekondusifan kota dinilai bertentangan dengan apa yang terjadi.
Buktinya, sudah mulai ada respon dari masyarakat agar pemilihan ini segera dilaksanakan.
"Pemkot tidak boleh menunda, pasti akan ada riak-riak di masyarakat dan besar kemungkinan akan ada demo," kata Nunung Dasniar saat ditemui di Kantor DPRD Makassar, Kamis (6/10/2022).
Politisi Partai Gerindra Makassar ini juga heran dengan sikap Pemkot Makassar yang tiba-tiba menunda pemilihan ini.
Padahal Pemilihan RT/RW sudah disokong anggaran di APBD Perubahan sebesar Rp2,9 miliar.
"Hak masyarakat yang didahulukan, anggaran sudah diketuk, tunggu apa lagi," tegasnya.
Jika salah satu alasannya karena sistem e-voting yang belum siap atau maksimal, Pemkot Makassar bisa melakukan pemilihan secara manual atau konvensional.
Ia menilai, penundaan Pemilu Raya RT/RW hingga tahun 2024 sangat lama.
Jangan sampai ada kepentingan politik di dalamnya yang bisa mengganggu ketenangan masyarakat.
Apalagi sekarang ini banyak masyakarat yang mengeluh bahwa pelayanan di RT/RW tidak terlalu baik.
Hal tersebut karena minimnya pengetahuan Pj RT/RW yang menjabat saat ini.
"Jangan buat masyarakat berpikiran negatif, pemerintah harus selektif untuk memilih dan mendampingi masyarakat di tingkat RT/RW," ujarnya lagi.
Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Makassar Danny Pomanto memutuskan untuk menunda Pemilu Raya RT/RW.