KI Sulsel Dalami Tiga Aspek dalam Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik 2022

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Informasi Sulawesi Selatan (KI Sulsel) menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022.

Monev tersebut berlangsung di ruang Command Center, Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (4/10/2022).

Ketua Tim Penilai KI Sulsel Fauziah Erwin mengatakan monev tersebut telah berlangsung selama dua bulan. Kini telah memasuki tahap kedua, yaitu tahap presentasi.

Monev Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan KI Sulsel dibagi menjadi tiga tahapan yakni pengisian Self Assesment Questionnaire (SAQ), tahap presentasi, dan tahap visitasi.

Fauziah Erwin mendalami tiga hal yang dilakukan badan publik, yaitu aspek koordinasi atau kolaborasi, aspek komitmen aspek inovasi.

Monev ini digelar dalam rangka pendalaman terhadap hasil verifikasi kuisioner yang diterima dari PPID Badan Publik di 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dan Penilaian Mandiri dari 34 Badan Publik Desa di Sulawesi Selatan.

"Apa yang telah dilakukan masing-masing badan publik, dalam hal ini pemerintah kabupaten kota dan desa dalam setahun terakhir untuk memudahkan atau memastikan masyarakat memperoleh haknya untuk tahu diwilayahnya masing-masing," katanya.

Fauziah menjelaskan sejauh ini penilaian terhadap presentasi desa-desa yang mengikuti monev tersebut sangat luar biasa.

Ia memperkirakan ada kewenangan besar diberikan kepada masing-masing kepala desa untuk mengelola anggaran.

Sehingga untuk aspek formal seperti website dan aplikasi pada prinsipnya diperuntukkan memudahkan masyarakat mengakses layanan publik di desa,  termasuk di dalamnya mengakses layanan informasi.

Fauziah juga menjelaskan penilaian presentasi desa dan penilaian untuk kabupaten/kota berbeda dan lebih menarik untuk diperhatikan.

Pasalnya, tahun ini KI mulai mengaplikasikan Per-KI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sehingga pertanyaan yang sebelumnya atau pada tahun-tahun sebelumnya yang hanya berjumlah sekitar 40-an, tahun ini bertambah jumlahnya menjadi 158 dengan penambahan sejumlah indikator baru.

Di antaranya, indikator pengadaan barang dan jasa, kualitas informasi dan aksesibilitas layanan bagi penyandang disabilitas.

"Ini sepertinya membuat keteteran banyak badan publik kabupaten/kota, khususnya untuk aspek pengadaan barang dan jasa," katanya.