Kemendikbud Gelontorkan Dana Rp150 juta untuk Bangun Sekolah Darurat di SDN 74 Bolang Enrekang
Dikabarkan bangunan sekolah mereka tak mungkin lagi digunakan imbas dari bencana tanah bergerak sehingga dindingnya pun ikut rusak parah.
Penulis: Erlan Saputra | Editor: Saldy Irawan
lihat foto
Kalau bisa Jujur, murid-murid juga sudah mulai tidak betah. Kalau memang sudah ada rencana ya Alhamdulillah, walau masih kelas darurat. Tapi kita sangat berharap agar tidak terlalu lama menempati kelas darurat, harus ada gedung sekolah baru," kata Amir Bando.
Kendati demikian, masih ada sekitar 100 gedung sekolah di Kabupaten Enrekang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.
Kerusakan itu terhitung dari gedung sekolah yang rusak ringan sampai berat.
Bahkan ada beberapa sekolah yang tidak bisa digunakan lagi.
Seperti Sekolah Dasar Negeri (SDN) 74 Bolang. Murid-murid tidak lagi menikmati gedung sekolah selama tiga tahun.
Gedung sekolah mereka nyaris roboh disebabkan bencana pergeseran tanah.
Hingga guru dan murid terpaksa melangsungkan kegiatan belajar-mengajar (KBM) di kolong rumah warga.
Kondisi sekolah mereka rusak akibat gedungnya nyaris ambruk gegara dilanda bencana tanah bergerak.
Jumurdin mengatakan, kerusakan sekolah itu terhitung dari yang ringan sampai berat. Bahkan ada beberapa sekolah yang tidak bisa digunakan lagi.
"Kami sudah mendata ada ratusan sekolah yang rusak, namun saya tidak tau pastinya soal jumlah sebenarnya. Itu meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)," ungkap Jumurdin.
Lebih lanjut, Jumurdin secara terang-terangan menyalahkan sistem Kementerian Pendidikan Republik Indonesia (RI).
"Sistem dari Kementerian Pendidikan RI itu sangat kaku, sebab mereka sama sekali tidak percaya kalau kami di pemerintah daerah mengusulkan perbaikan atau pembangunan sekolah," katanya.
Dia menerangkan, pihaknya telah berusaha menyampaikan bahwa banyak sekolah yang butuh perbaikan.
Menurutnya, seringkali keluhan mereka tidak ditanggapi oleh Kementerian Pendidikan.
"Pemkab tidak mungkin membiarkan kondisi sekolah seperti itu, tapi kami mempunyai kendala di sistem Kementerian Pendidikan. Kami telah melakukan usulan jumlah sekolah yang butuh perbaikan dan penanganan cepat di Badan Perencanaan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kabupaten Enrekang," katanya.
