Kemendikbud Gelontorkan Anggaran Rp 150 Juta Bangun Sekolah Darurat SDN 74 Bolang Enrekang

Seperti SDN 74 Bolang, murid-murid tidak lagi menikmati gedung sekolah selama tiga tahun.

Gedung sekolah mereka nyaris roboh disebabkan bencana pergeseran tanah.

Guru dan murid terpaksa melangsungkan kegiatan belajar-mengajar (KBM) di kolong rumah warga.

Kondisi sekolah mereka rusak akibat gedungnya nyaris ambruk gegara dilanda bencana tanah bergerak.

"Kami sudah mendata ada ratusan sekolah yang rusak, namun saya tidak tau pastinya soal jumlah sebenarnya. Itu meliputi SD dan SMP," ungkap Jumurdin.

Lebih lanjut, Jumurdin secara terang-terangan menyalahkan sistem Kementerian Pendidikan Republik Indonesia (RI).

"Sistem dari Kementerian Pendidikan RI itu sangat kaku, sebab mereka sama sekali tidak percaya kalau kami di pemerintah daerah mengusulkan perbaikan atau pembangunan sekolah," katanya.

Ia menambahkan Dinas Pendidikan Enrekang juga telah menyampaikan bahwa banyak sekolah yang butuh perbaikan.

Namun ia menyebut keluhan mereka tidak ditanggapi oleh Kementerian Pendidikan.

"Pemkab tidak mungkin membiarkan kondisi sekolah seperti itu, tapi kami mempunyai kendala di sistem Kementerian Pendidikan. Kami telah melakukan usulan jumlah sekolah yang butuh perbaikan dan penanganan cepat di Badan Perencanaan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kabupaten Enrekang," katanya.

Selanjutnya Bappeda yang akan menyampaikan ke pemerintah pusat, dalam hal ini menyinkronkan usulan tersebut ke sistem Kemendikbud. 

"Kemudian Kemendikbud menyinkronkan lagi ke sistem data pokok pendidikan (Dapodik), kalau usulan tidak sesuai dapodik biasanya mereka tidak mengcovernya. Padahal tidak semua operator sekolah itu teliti," ungkapnya.

Ia juga menyayangkan beberapa tahun terakhir Kemendikbud tidak menyediakan menu untuk pembangunan sekolah, yang ada hanya perbaikan ruangan. 

"Padahal mayoritas sekolah di Kabupaten Enrekang membutuhkan pembangunan sekolah yang layak," pungkasnya.(*)

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, Erlan Saputra