Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

SDN 74 Bolang

Kemendikbud Gelontorkan Anggaran Rp 150 Juta Bangun Sekolah Darurat SDN 74 Bolang Enrekang

Selama tiga tahun murid SDN 74 Bolang tidak menikmati gedung atau tempat yang layak.

Penulis: Erlan Saputra | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/ERLAN SAPUTRA
Suasana murid-murid SDN 74 Bolang, Kabupaten Enrekang belajar di kolong rumah warga, Senin (3/10/2022). Kemendikbud gelontorkan anggaran Rp 150 juta untuk pembangunan sekolah darurat. 

TRIBUN-TIMUR.COM, ENREKANG - Selama tiga tahun murid SDN 74 Bolang tidak menikmati gedung atau tempat yang layak.

Pasalnya bangunan sekolah mereka tak mungkin lagi digunakan imbas dari bencana tanah bergerak sehingga gedungnya pun ikut retak parah.

Hal ini tentu menjadi pukulan telak bagi pemerintah Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Pasalnya hingga kini sekolah tersebut masih belum tersentuh sedikit pun terkait perbaikan pembangunan.

Olehnya itu, setelah sekolah tersebut diberitakan media hingga viral akhirnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat sebesar Rp 150 juta.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Enrekang Jumurdin kepada TribunEnrekang.com, Senin (3/10/2022).

"Anggarannya sebesar Rp 150 juta, kami sudah menemani pihak dari Kemendikbud untuk meninjau lokasi. Jadi rencananya akan dibangun kelas darurat untuk siswa SD 74 Bolang," tuturnya.

Kemendikbud dan sekolah sudah melakukan MoU untuk pembangunan kelas darurat tersebut.

"Kita berharap, semoga hari ini atau besok kalau anggarannya sudah cair, kita melangsungkan perencanaannya untuk kelas darurat anak-anak, sebab Kementerian dan pihak sekolah juga sudah MoU," katanya.

Kelas darurat tersebut bertujuan supaya murid-murid belajar di tempat yang layak.

"Nah sambil menunggu dana alokasi khusus (DAK) yang telah diusulkan untuk membangun gedung sekolah baru, karena yang lama itu memang sudah tidak layak lagi digunakan. Pastinya sekolah ini kita prioritaskan dapat DAK," terangnya.

Kepala SDN 74 Bolang Amir Bando berterima kasih kepada pemerintah karena ada inisiatif melirik sekolahnya itu.

"Kalau bisa Jujur, murid-murid juga sudah mulai tidak betah. Kalau memang sudah ada rencana ya Alhamdulillah, walau masih kelas darurat. Tapi kita sangat berharap agar tidak terlalu lama menempati kelas darurat, harus ada gedung sekolah baru," katanya.

Kendati demikian, masih ada sekitar 100 gedung sekolah di Kabupaten Enrekang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.

Kerusakan itu terhitung dari gedung sekolah yang rusak ringan sampai berat. Bahkan ada beberapa sekolah yang tidak bisa digunakan lagi.

Seperti SDN 74 Bolang, murid-murid tidak lagi menikmati gedung sekolah selama tiga tahun.

Gedung sekolah mereka nyaris roboh disebabkan bencana pergeseran tanah.

Guru dan murid terpaksa melangsungkan kegiatan belajar-mengajar (KBM) di kolong rumah warga.

Kondisi sekolah mereka rusak akibat gedungnya nyaris ambruk gegara dilanda bencana tanah bergerak.

"Kami sudah mendata ada ratusan sekolah yang rusak, namun saya tidak tau pastinya soal jumlah sebenarnya. Itu meliputi SD dan SMP," ungkap Jumurdin.

Lebih lanjut, Jumurdin secara terang-terangan menyalahkan sistem Kementerian Pendidikan Republik Indonesia (RI).

"Sistem dari Kementerian Pendidikan RI itu sangat kaku, sebab mereka sama sekali tidak percaya kalau kami di pemerintah daerah mengusulkan perbaikan atau pembangunan sekolah," katanya.

Ia menambahkan Dinas Pendidikan Enrekang juga telah menyampaikan bahwa banyak sekolah yang butuh perbaikan.

Namun ia menyebut keluhan mereka tidak ditanggapi oleh Kementerian Pendidikan.

"Pemkab tidak mungkin membiarkan kondisi sekolah seperti itu, tapi kami mempunyai kendala di sistem Kementerian Pendidikan. Kami telah melakukan usulan jumlah sekolah yang butuh perbaikan dan penanganan cepat di Badan Perencanaan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kabupaten Enrekang," katanya.

Selanjutnya Bappeda yang akan menyampaikan ke pemerintah pusat, dalam hal ini menyinkronkan usulan tersebut ke sistem Kemendikbud

"Kemudian Kemendikbud menyinkronkan lagi ke sistem data pokok pendidikan (Dapodik), kalau usulan tidak sesuai dapodik biasanya mereka tidak mengcovernya. Padahal tidak semua operator sekolah itu teliti," ungkapnya.

Ia juga menyayangkan beberapa tahun terakhir Kemendikbud tidak menyediakan menu untuk pembangunan sekolah, yang ada hanya perbaikan ruangan. 

"Padahal mayoritas sekolah di Kabupaten Enrekang membutuhkan pembangunan sekolah yang layak," pungkasnya.(*)

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, Erlan Saputra

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved