Kemendikbud Gelontorkan Anggaran Rp 150 Juta Bangun Sekolah Darurat SDN 74 Bolang Enrekang

TRIBUN-TIMUR.COM, ENREKANG - Selama tiga tahun murid SDN 74 Bolang tidak menikmati gedung atau tempat yang layak.

Pasalnya bangunan sekolah mereka tak mungkin lagi digunakan imbas dari bencana tanah bergerak sehingga gedungnya pun ikut retak parah.

Hal ini tentu menjadi pukulan telak bagi pemerintah Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Pasalnya hingga kini sekolah tersebut masih belum tersentuh sedikit pun terkait perbaikan pembangunan.

Olehnya itu, setelah sekolah tersebut diberitakan media hingga viral akhirnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat sebesar Rp 150 juta.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Enrekang Jumurdin kepada TribunEnrekang.com, Senin (3/10/2022).

"Anggarannya sebesar Rp 150 juta, kami sudah menemani pihak dari Kemendikbud untuk meninjau lokasi. Jadi rencananya akan dibangun kelas darurat untuk siswa SD 74 Bolang," tuturnya.

Kemendikbud dan sekolah sudah melakukan MoU untuk pembangunan kelas darurat tersebut.

"Kita berharap, semoga hari ini atau besok kalau anggarannya sudah cair, kita melangsungkan perencanaannya untuk kelas darurat anak-anak, sebab Kementerian dan pihak sekolah juga sudah MoU," katanya.

Kelas darurat tersebut bertujuan supaya murid-murid belajar di tempat yang layak.

"Nah sambil menunggu dana alokasi khusus (DAK) yang telah diusulkan untuk membangun gedung sekolah baru, karena yang lama itu memang sudah tidak layak lagi digunakan. Pastinya sekolah ini kita prioritaskan dapat DAK," terangnya.

Kepala SDN 74 Bolang Amir Bando berterima kasih kepada pemerintah karena ada inisiatif melirik sekolahnya itu.

"Kalau bisa Jujur, murid-murid juga sudah mulai tidak betah. Kalau memang sudah ada rencana ya Alhamdulillah, walau masih kelas darurat. Tapi kita sangat berharap agar tidak terlalu lama menempati kelas darurat, harus ada gedung sekolah baru," katanya.

Kendati demikian, masih ada sekitar 100 gedung sekolah di Kabupaten Enrekang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.

Kerusakan itu terhitung dari gedung sekolah yang rusak ringan sampai berat. Bahkan ada beberapa sekolah yang tidak bisa digunakan lagi.