Politik Identitas dalam Perspektif Filsafat Cinta

Oleh: Saifullah Bonto

Mahasiswa S2 Ilmu Politik Universitas Padjaran/Kader IMM Sulawesi Selatan)

Kecenderungan untuk menampakkan sentimen identitas dalam setiap kontestasi politik menjadi salah satu opsi sebagai alat yang paling ampuh untuk mempengaruhi kondisi pemilih.

Sehingga ke depannya dengan mulus bisa mendapatkan legitimasi kekuasaan.

Hal ini tak lepas dari paradigma yang mendepankan primordialisme baik dalam aspek identitas kebudayaan, agama mau pun aspek identitas profesi.

Bahkan tak jarang aktor-aktor politik lebih mengedepankan identitas yang lebih ekstrem yang beranggapan semisal dalam suatu daerah harus keturunan bangsawan atau keluarga tertentu untuk memimpin daerah tersebut.

Sedangkan daerah tersebut notabenenya bukan daerah istimewa dan tentunya demokratisasi harus berjalan sesuai dengan mekanisme undang-undang yang berlaku.

Hal tersebut bisa dikatakan sebagai pewajahan politik identitas.

Dikutip dari Manuel Castells (dalam Made et al., 2018) mendefinisikan politik identitas sebagai partisipasi individual pada kehidupan sosial yang lebih ditentukan oleh budaya dan psikologis seseorang di mana konstruksi identitas berada pada konteks yang selalu diwarnai dengan relasi kekuasaan.

Widyawati (2021) mengutip apa yang disampaikan oleh Yeni Sri Lestari bahwa politik identitas yang didasarkan pada kesamaan identitas seringkali menjadi penyebab utama munculnya konflik politik terutama berkaitan dengan ketegangan antara kelompok superior dan inferior ataupun antara mayoritas dengan minoritas.

Kondisi semacam ini menimbulkan kekhawatiran akan terciderainya perhelatan politik ketika politik identitas terus mengemuka.

Riset sosial yang dilakukan oleh Ari Ganjar Herdiansah beserta kawan-kawan (2019) mengungkapkan bahwa kuatnya sentimen identitas akan mempengaruhi opini publik dengan melakukan mobilisasi pendukung yang didasarkan hanya identitas kelompok tertentu dalam perhelatan politik.

Hal ini terkesan jauh dari kondisi ideal yang harusnya lebih fokus pada ide-ide substantif dan saling menerjemahkan visi misi kandidat dibandingkan isu-isu identitas kelompok.

Kekhawatiran lainnya dari politik identitas yang melahirkan sentimen identitas ini akan berimplikasi negatif terhadap pola perilaku individu dan sekelompok orang dalam berinteraksi di kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang multikultural karena tidak sesuai dengan kondisi waktu dan tempatnya.

Sentimen identitas akan berimplikasi positif apabila dalam suatu kondisi tertentu terjadi penindasan dari oknum-oknum seperti yang dilakukan penjajah dahulu.

Berbagai elemen identitas pada saat itu baik identitas budaya, agama mau pun profesi meleburkan diri dalam satu identitas yakni atas nama prikemanusiaan, kesamaan nasib yang ingin lepas dari kungkungan penjajah.

Jika masyarakat pada saat itu cenderung masih mengedepankan identitas primordialnya dan masih membeda-bedakan, maka tujuannya tidak akan tercapai malah akan terus terjadi konflik sosial diinternal.

Cara berfikir membeda-bedakan berdasarkan asal-usul atau paradigma primordialisme ini kata Prof Yunahar Ilyas (2019) adalah paradigma iblisisme.

Iblis mengedepankan asal-usul penciptaannya yang berasal dari api dan merasa paling hebat sehingga menolak untuk menghormati Adam (manusia pertama) yang asal-usul penciptaannya dari tanah.

Cara berfikir seperti ini akan membuat individu atau sekelompok orang cenderung memandang rendah
individu-individu atau kelompok-kelompok lain yang menjurus pada rasisme, intoleran dan konflik-konflik sosial lainnya.

Patologi-patologi sosial ini dapat diminimalisir jika salah satu fokus kajian filsafat bisa dikejawantahkan dalam kehidupan bermasyarakat yakni cinta atau mahabbah.

Cinta atau mahabbah (hubbun) menurut salah satu alim ulama Indonesia Adi Hidayat (Hidayat, 2017)
memiliki makna “benih yang baik”.

Artinya, benih yang baik akan menumbuhkan hal-hal yang baik pula.

Bahkan cinta dalam pandangan filsuf Indonesia Fahruddin Faiz ((2021) menerangkan bahwasanya puncak kebenaran dan kebaikan itu ada pada cinta karena cinta adalah nilai hirarki tertinggi dalam kehidupan.

Erich Fromm (dalam Loka & Yulianti, 2019) memiliki semacam konsep cinta yang dapat mengikis ego primordialisme dan cara berfikir yang cenderung membeda-bedakan.

Fromm menyebutnya sebagai cinta terhadap sesama, menurutnya, jenis cinta ini merupakan pondasi dari semua jenis cinta.

Kepedulian, rasa hormat, pemahaman terhadap sesama dan upaya untuk melestarikan kehidupan merupakan cara kerja dari jenis cinta ini.

Cinta terhadap sesama ini menciptakan solidaritas dan keutuhan manusia. Perbedaan asal-usul tak begitu berarti jika dikomparasikan dengan identitas diri sebagai manusia.

Cinta juga merupakan kenyataan universal. Relasi dalam cinta adalah relasi yang menunjukkan harmonisasi, tak ada kebencian antar sesama manusia.

Relasi dalam cinta tak memperdulikan gender, suku, agama mau pun status sosial.

Dalam cinta, berlaku hukum universalitas bahwa kita semua sama, sama-sama memiliki identitas kemanusiaan (Gunawan, 2019).

Konsep cinta yang dijelaskan oleh beberapa ahli tadi sangat berperan penting jika kita bawa masuk ke dalam ranah perhelatan politik, khususnya yang akan dihadapi oleh kader-kader IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Sulawesi Selatan pada Musyawarah Daerah Oktober 2022 mendatang.

Para kandidat yang bersaing nantinya diharapkan tidak lagi berangkat dari sentimen identitas primordialisme.

Semisal menggiring kader-kader agar memilih harus berdasarkan kampus PTM (Perguruan Tinggi Muhammadiyah) atau Non-PTM, memilih kandidat Calon Ketua Umum (Caketum) harus berdasarkan dari Kota Madya atau bahkan memilih kandidat Caketum harus berdasarkan fakultas-fakultas tertentu dari suatu kampus.

Jika hal seperti demikian terjadi, maka kekhawatiran akan terciderainya perhelatan Musyda DPD IMM Sulsel sedikit banyaknya tentunya tak bisa dihindari.

Persaingan yang tadinya hanya dalam konteks memperaruhkan visi-misi, terpolarisasi oleh isu-isu primordialisme.

Kader-kader nantinya cenderung tidak mengedepankan objektivitas dalam memilih calon pemimpinnya tapi berdasarkan subjekvitas yang didasari ego identitas kelompok tertentu.

Pola-pola seperti ini seolah-olah menggambarkan kondisi politik kepartaian yang menurut tafsiran Mohammad Hatta (2014) tidak berdasarkan prinsip the right man in the right place.

Kandidat Caketum yang nalar politiknya dilandasi dengan sentimen identitas apabila terpilih nantinya akan berpotensi tidak menempatkan komposisi-komposisi pimpinan tidak pada tempatnya, tidak memperdulikan skill dan rekam jejak calon pimpinan.

Asal dia punya kesamaan sentimen identitas maka akan tetap ter-cover menjadi pimpinan meski realitanya tidak memiliki skill di bidang yang akan ditempatinya.

Sentimen identitas seperti yang dijelaskan tadi harus disikapi dengan bijak oleh para kandidat Caketum karena tak bisa dinafikan akan selalu ada oknum-oknum individu mau pun kelompok atau bisa jadi Caketum itu sendiri yang masih mengedepankan identitas primordialnya dalam setiap kontestasi pencarian pemimpin.

Lebih lanjut, para kandidat Caketum juga seyogianya harus berangkat dari ide-ide matang yang dianggap mampu memberikan perbaikan organisasi dan menumbuhkan ranting-ranting kebaikan, menyajikan narasi-narasi persatuan serta menjadikan perbedaan sebagai jalan cinta untuk berfastabiqul khairat.

Kandidat Caketum DPD IMM Sulsel harus mampu membangun cinta terhadap sesama yang menjalin relasi tanpa pandang bulu baik dalam lingkup daerah, suku mau pun background kampusnya.

Kualitas komunikasi ke atas (elit/senior IMM) sama pentingnya dengan kualitas komunikasi ke bawah (warga IMM) sehingga bisa menciptakan harmonisasi dan kolaborasi.

Karena ke depannya siapa pun dari mereka yang terpilih nantinya, mereka bukan lagi Ketua
Umum dari asal-usul terkecilnya tapi Ketua Umum untuk semua daerah dan kampus dalam lingkup DPD IMM Sulawesi Selatan.(*)