Fraksi PAN Makassar Sayangkan Program Pemkot Tak Matang di Perencanaan

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Fraksi Partai Amanat Naisonal (PAN) DPRD Kota Makassar sayangkan Pemerintah Kota Makassar tak bisa menyelesaikan berbagai program yang disusun.
 
Progres program kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022 dalam kenyataannya banyak yang tidak berjalan dengan alasan belum ada perencanaan. 

Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Makassar, Sangkala Saddiko mengatakan, sangat  sangat mengherankan ketika memploting anggaran dengan nilai namun tidak punya perencanaan.

"Dari mana hitungan angka-angkanya," ucap Sangkala Saddiko dalam rapat paripurna pandangan akhir fraksi terkait APBD Perubahan 2022, Jumat (30/9/2022).

Akibat dari perencanaan yang tidak matang tersebut menyebabkan sejumlah program tak bisa berjalan.

Antara lain pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, pembangunan kantor camat dan kantor lurah, hingga pembangunan pasar. 

"Berbagai infrastruktur lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi sirna karena belum ada perencanaan," jelasnya.

Kondisi diatas seharusnya menjadi warning bagi Pemerintah Kota Makassar.

Termasuk setiap SKPD untuk lebih fokus pada tupoksi masing-masing guna menghindari kesalahan berulang dari masa ke masa.  

Menurutnya, penyusunan  perencanaan  yang  baik  harus  dilakukan  secara konfrehensif.

Dibarengi dengan evaluasi secara periodik sehingga lebih dini akan diketahui kendala dalam pelaksanaannya. 

"Perencanaan yang baik akan menghasilkan output yang baik dan diharapkan dapat berhasil serta bermanfaat bagi masyarakat," paparnya.

Selain itu Fraksi PAN DPRD Makassar juga menyoroti pendapatan asli daerah (PAD) yang minim.

Capaian PAD harus dilakukan berbagai perbaikan dalam rangka optimalisasi pendapatan.

Termasuk didalamnya bagi Perusahaan Daerah  yang kinerjanya masih jauh dari yang diharapkan. 

"Sebesar apapun potensi yang dimiliki kalau tidak dibarengi dengan efisiensi cost operasional, maka hasil akhir kegiatan selalu saja mengecewakan," tuturnya.

"Semoga kehadiran para Dewan Pengawas di masing-masing Perusahaan Daerah, dapat lebih meningkatkan kinerja Perusahaan bukan justru menjadi beban," sambungnya. (*)