Headline Tribun Timur

Krisis Ekonomi Memicu Terjadinya Penyimpangan

Semua pihak, harus berperan aktif dalam mengantisipasi kondisi terburuk jika nantinya apa yang diprediksi Jokowi betul-betul terjadi.

Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM
Sopian Tamrin Sosiolog Universitas Negeri Makassar (UNM). Sopian Tamrin menilai pernyataan Jokowi terkait kemungkinan krisis ekonomi akibat perang Rusia-Ukraina adalah hal serius yang harus diantisipasi bersama. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jokowi memperkirakan tahun 2023 ekonomi dunia akan semakin gelap dampak perang Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak Ferbruari 2022. 

Jokowi mengatakan, dampak yang dirasakan oleh Indonesia dan dunia akibat perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai, yaitu krisis energi, pangan, dan finansial yang akan membebani pergerakan ekonomi di tahun 2023.

Sosiolog Universitas Negeri Makassar (UNM), Sopian Tamrin, menilai pernyataan Jokowi adalah hal serius yang harus diantisipasi bersama.

Semua pihak, harus berperan aktif dalam mengantisipasi kondisi terburuk jika nantinya apa yang diprediksi Jokowi betul-betul terjadi.

Sebab, gejolak tatanan sosial di masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi.

"Dalam masyarakat itu ada istilah skema adaptasi atau bertahan. Dan dalam skema itu kondisi ekonomi yang paling menentukan masyarakat bisa eksis bertahan atau tidak," ucapnya.

Dampak lain dari ekonomi bagi tatanan kemasyarakatan dapat memicu terjadinya penyimpangan-penyimpangan sosial.

"Penyimpangan sosial itu, bisa mengarah ke kekerasan, aksi kriminalitas dan lain-lain. Tentu ini harus diantisipasi bersama," sebutnya.

Penyimpangan sosial itu, sangat rawan terjadi di kalangan masyarakat kelas ekonomi rendah.

"Karena kembali ke skema (adaptasi sosial) tadi kepemilikan ekonomi itu yang bisa menentukan masyarakat bisa bertahan atau tidak," jelas Sopian.

Untuk meminimalisir gejolak sosial jika nantinya prediksi Jokowi benar-benar terjadi, kata Sopian, pemerintah harus mempersiapkan penanganan sesegera mungkin.

Penanganan dari kesenjangan ekonomi, bisa berupa pemberian suplemen atau bantuan ekonomi.

"Karena ekonomi yang paling menentukan (gejolak sosial yang ada) biasanya pemerintah ada kebijakan taktis, misalnya pemberian bantuan," bebernya.

Meski demikian, pemberian bantuan itu tidaklah cukup. Selain bantuan, pemerintah juga harus mengimbangi dengan pendekatan di sektor pendidikan, agama dan kultural.

"Karena kalau itu tidak dibarengi, menurut saya tetap akan ada potensi kesenjangan sosial. Jadi harus beriringan pemberian bantuan dengan penguatan fungsi pendidikan, agama dan kultural," tuturnya.

Ketua Program Studi Sosiologi UNM, Idham Irwansyah, mengaku turunnya daya ekonomi warga berbanding lurus dengan angka kriminalitas yang akan terjadi.

Pasalnya, kondisi seperti itu berhubungan langsung dengan kepastian kebutuhan hidup akibat krisis yang melanda.

Sehingga, kata Idham, bukan tidak mungkin kondisi ini mendorong orang untuk melakukan apa saja untuk bisa bertahan disituasi yang pelik.(*)

Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved