Tak Berkinerja Baik, DPRD Makassar Pangkas Anggaran Enam OPD di Pemkot
Dari hasil kajian Badan Anggaran beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dirasionalisasi anggarannya mengingat mereka tidak berkinerja baik.
Penulis: Siti Aminah | Editor: Saldy Irawan
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - DPRD Kota Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar baru saja melakukan penandatanganan nota kesepahaman rancangan APBD Perubahan 2022.
Dari hasil kajian Badan Anggaran beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dirasionalisasi anggarannya mengingat mereka tidak berkinerja baik.
Beberapa program dinilai tidak bisa dijalankan oleh OPD tersebut, sehingga anggarannya perlu dipangkas dalam APBD Perubahan.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Mario David mengatakan OPD paling banyak dikurangi anggarannya ialah Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Dari Rp899,2 miliar di APBD pokok menjadi Rp638 miliar atau berkurang Rp261 miliar di APBD Perubahan.
"Dari semua OPD memang dinas PU paling banyak mengalami pergeseran anggaran, karena disana banyak proyek fisik," ucap Mario David saat ditemui usai rapat paripurna, Senin (19/9/2022).
Selain Dinas PU, OPD lainnya yang mendapat pengurangan anggaran antara lain Dinas Kesehatan karena tak bisa menjalankan program pembangunan Rumah Sakit Ujung Pandang Baru dan Rumah Sakit Batua.
Kemudian Dinas Pendidikan tak sanggup menyelesaikan program perbaikan sekolah hingga pembangunan sekolah terintegrasi.
Disusul Dinas Perdagangan yang belum bisa merealisasikan pembangunan beberapa pasar di Makassar.
Lanjut Dinas Pemuda dan Olahraga tidak bisa menjalankan program pembangunan sirkuit Untia, revitalisasi karebosi hingga pembangunan Makassar Cor Area (Macca).
"Terkahir Dinas Koperasi dan UKM terdapat pemangkasan anggaran di perubahan 2022," terangnya.
Ada dua masalah kata legislator NasDem Makassar tersebut.
Pertama karena perencaan yang kurang mantap
Kedua alas hak masih bermasalah sehingga menghambat berjalannya program.
"Banyak SKPD yang punya anggaran fisik tapi tidak ada perencanaannya," ungkapnya.
Dengan begitu, anggaran dari program diatas otomatis akan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).
DPRD Makassar khususnya Banggar tetap akan mendorong program tersebut masuk dalam agenda program di 2023.
Beberapa proyek diatas bahkan akan dimultiyearskan dengan target penyelesaian di tahun 2024.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Danny Pomanto menghargai keputusan DPRD yang telah melalui rangkaian proses pembahasan APBD Perubahan.
"Dinamika dewan itu harus kita hargai, sehingga mau dipangkas, mau dikurasi, itu haknya dewan," ujar Danny.
Ia juga tak mau berkomentar terkait banyaknya anggaran di Dinas PU yang dipangkas.
Yang paling penting setelah pengesahan APBD Perubahan nantinya seluruh OPD serius untuk menjalankan program prioritas Pemkot.
"Tanya PU atau tanya teman-teman di Dewan, saya kira mereka lebih paham. Atensi saya adalah melaksanakan program-program strategis," pungkasnya. (*)
