'Daki'

Oleh: Juanto Avol

Komisioner Bawaslu Gowa Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga

SABAN waktu, tiga tahun silam saya membaca narasi kritis seorang sahabat yang bijak, teksnya sederhana namun maknanya begitu dalam, cukup konstruktif mencerdaskan akal sehat orang-orang di kota kosmopolitan, merambah sampai ke kampung-kampung.

Di pelosok sana, semua mengerti tentang apa itu daki, bahkan tak jarang mereka berjibagu dengan dunia “perdakian”.

Misalnya menggarap sawah, kebun dan sebagai buruh. Aktifitas demikian di dunia ini, semestinya tak sering dipandang kotor, kumal, kusam dan kuman. Karena laku berdaki itu melekat disetiap mahluk, lalu mengapa orang menganggapnya kotor?

Jika dipahami dalam pandangan medis, tentu ia (daki) hadir sebagai bekas keringat yang berkuman, salah satu sumber penyakit yang menghujam metabolisme kekebalan tubuh.

Namun rupanya teori itu terbantahkan, sebab begitu banyak orang berdaki tetap sehat wal afiat, berusia panjang, walau sebenarnya nampak kumal dengan situasi dirinya.

Sebaliknya tak sedikit orang tampil bersih dan glowing, tapi terjangkit penyakit memilukan.

Nalar kita kemudian bertanya, daki itu masalah atau apa? Entahlah, tergantung pemiliknya. Apakah dia terbiasa dengan situasi dilingkungannya, atau mungkin telah menjadi bagian sumber daki dirinya.

Namun satu hal yang musti dipahami, tak semua daki nampak kumal, ia bahkan menjelma dalam samaran kehidupan sosial kita.

Disitu problemnya, kadang sulit melihat mana yang kotor dalam kesucian, atau nampak jelata-berlumpur tapi suci dalam debu.

Paradigma sahabat karibku tadi, kemudian saya sadur dalam tulisan-tulisan lepas, mencoba sebagai pesan stafet dalam narasi sosial sederhana tentang dunia “perdakian” bahwa berdaki dan mendaki tentu beda.

Di kampung halamanku misalnya, para warga tani penuh lumpur kotor menggarap tanah, melewati bukit dan setapak pematang, tapi sungguh mulia dan suci dia berjibagu dengan semua itu.

Niatnya lurus, mempertahankan keluarga demi mencari nafkah halal untuk kelanjutan hidup.

Di sudut lain kota ini, ada hal serupa tapi situasi berbeda, kaum papah dan miskin kota mengais nasib, secuil demi sedikit berharap ibah rezeki dari kaum mapan. Prinsipnya sama, bertahan hidup. Walau dengan cara kumal tapi bisa jadi itu lebih suci dan bersih.

Yang pasti, “daki” bisa menjelma sebagai kuman sosial atau dosa-dosa yang tak terampunkan, walau berada di sudut-sudut ruangan kantor ber-Air Condisioner (AC), atau di atas kursi yang bersih dan empuk, dibelakang meja nun rapih, dibalik seragam nan indah, itu bisa jadi petaka, daki.

Tengoklah misalnya, diberbagai beranda sosial media, cukup memilukan melihat prilaku “berdaki” seorang terhormat, mapan, tangguh, berwibawah dan punya segalanya, harus terjun tertelan prilaku lancung yang sulit diterima akal sehat.

Gegara cara-cara berdaki (kotor) itu kemudian membuatnya tertelan dalam jerumus dosa sosial yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan publik dan Tuhan. Sebagai manusia beriman, dia harus tunduk pada ketentuan sanksi itu kelak.

Saya ingin katakan, membangun praktek Culture Trust bukanlah perkara mudah, sebab melenceng sedikit maka negara akan hadir memberi sanksi dengan batasan aturan tertentu. Sedangkan sanksi sosial, akan terus berlaku di dunia hingga pengadilan akhirat, berat.

Agama dan Budaya

Dalam konteks demokrasi dan kehidupan sosial, saya mencoba meminjam teori tadi, Civil Trust dan Civil Culture, bahwa kehadiran negara dan warga merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam berbangsa.

Budaya jujur musti diterapkan, ia musti didorong dengan segala instrumen demokrasi, produk-produk kebijakan keberpihakan terhadap warga, agar melahirkan kepercayaan publik. Disinilah kemudian akan tersingkap, daki itu sebagai apa.

Apakah ia menjelma sebagai kotoran lumrah laiknya debu aktifitas biasa, ataukah ia terbaca sebagai ketidakpercayaan publik atas prilaku tak jujur, korup, kejam, penyelewengan atau abai dalam tampuk kekuasaan dan amanah konstitusi.

Inilah yang sering tak disadari, ragamnya daki sosial yang menjangkiti seperti jabatan dan kuasa elitis. Hal seperti itu jauh lebih mengenaskan jika tak disadari sebagai kontrol, maka ia sulit dihilangkan, mampu mengikis rasa dan nilai kemanusiaan, tak mempan dibersihkan dengan sabun dan mandi.

Maka satu-satuhya cara mengembalikan kesucian diri dari daki sosial itu, hanyalah dengan agama, dengan instrumen pertobatan yang mendasar yaitu dengan air wudhu kejujuran dan kebenaran, bukan kenikmatan nyamannya kuasa di ruang AC.

Maka semua itu, prilaku kita dalam praktek sosial semestinya terbaca oleh civil society sebagai tanggungjawab sosial yang berintegritas.

Bolehlah sebuah kuasa dan jabatan saya menyebutnya dengan istilah seperti daki, ia bisa hilang bak debu, atau menjadi penyakit sosial yang merontokkan sendi-sendi harkat, martabat dan kehormatan seseorang.

Ataukah ia menjadi sarana kebijakan dan kebajikan menghantarkan seseorang pada kemanfaatan menjadikan dia sebagai kesholehan sosial.

Daki, terimalah dan bersihkan sebagaimana mestinya.(*)