Tolak Kenaikan BBM, Kader PKS Maros Turun Ke Jalan
Sejumlah tokoh PKS pun terlihat berada di tengah tengah massa, mulai dari ketua DPD PKS Maros, Kartomas Karim dan Anggota DPRD Maros, Rahmat Hidayat.
Penulis: Nurul Hidayah | Editor: Waode Nurmin
lihat foto
TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Belasan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Maros menggelar aksi demo menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, Sabtu (10/9/2022).
Aksi ini dilakukan di depan Mal Pelayanan Publik (MPP) Pertigaan Patung Kuda Kabupaten Maros.
Dalam aksinya, mereka membawa spanduk bertuliskan “PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, jangan bikin rakyat tambah sengaara” dan “Menaikkan harga BBM menyusahkan rakyat”
Sejumlah tokoh PKS pun terlihat berada di tengah tengah massa, mulai dari Ketua DPD PKS Maros, Kartomas Karim dan Anggota DPRD Maros, Rahmat Hidayat.
Ketua DPD II PKS Maros, Kartomas Karim mengatakan PKS konsisten menolak kenaikan BBM bersubsidi.
Sehingga kadernya tak segan turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi.
“Kita turun kejalan dan berharap semoga pemerintah melihat aksi ini dan segera menurunkan kembali harga BBM, meskipun itu agak sulit dilakukan tapi tidak ada yang tidak mungkin,” bebernya.
Ia menjelaskan kondisi masyarakat saat ini masih berat setelah terpukul pandemi Covid-19, dan belum pulih sepenuhnya.
“Segingga munculnya kebijakan kenaikn harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat, di mana sektor UMKM jelas terpukul,” imbuhnya.
Ia menilai dengan adanya pemberian BLT BBM kepada masyarakat bukanlah sebuah solusi.
“Menurut kita itu bukanlah sebuah solusi yang cerdas, karena dengan kompensasi Rp600 ribu itu tidak akan cukup memenuhi kebutuhan pokok, ini hanya kamuflase pemerintah untuk mendiamkan masyarakat menengah kebawah,” jelasnya.
Jika dikalkulasikan menurut dia, BLT ini hanya program sementara.
“Namun jika bbm yang naik, itu akan berdampak kesemua hal,” bebernya.
Ia mengatakan jika pemerintah dapat mengolah negara dengan baik maka untuk membantu masyarakat tidak dengan menaikkan harga BBM bersubsidi.
“Pemerintah tidak bisa berdalih APBN kita anjlok, karena proses pembangunan tetap berjalan, yang artinya cadangan uang negara itu banyak,” ungkapnya.
Di Fraksi DPR RI kata dia ini murni ketidak becusan pengelolaan negara oleh pemerintah.
“Kebijakan ini hanya menyusahkan rakyat,” tutopnya.
