Harga BBM Melejit, Rakyat Menjerit

Oleh: Djusdil Akrim

Doktor Lingkungan, Praktisi Industri dan KPS Teknik Lingkungan Universitas Bosowa

Tahun 2025 kebutuhan energi nasional mancapai 30 MTOE (Megaton Oil Equivalent) atau setara dengan 30 miliar ton minyak. Indonesia terancam krisis energi!

Semua sumber energi baru pun harus dikerahkan (sumber : Majalah Sains Indonesia, 2012).

Namun sepuluh tahun sudah berlalu, sejak laporan utama itu dipublish. Tidak ada road map yang jelas menghadapi krisis energi tersebut.

Bahkan harga bahan bakar terus terkoreksi dengan sejumlah pertimbangan dan argumen berdasarkan tinjauan ekonomi maupun kepentingan politis. 03 September, 2022.

Pemerintah kembali menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak). Tapi kini issue utama bukan lagi kelangkaan atau krisis energi.

Tapi justeru wacana APBN yang “jebol” akibat dampak pandemi, yang membuat lock down. Ada hegemoni USA versus China serta perang terbuka Rusia-Ukraina, yang terus memicu krisis global yang berkepanjangan.

Tentu kita tidak mau bernasib sepeti Banglades yang pada akhirnya menjadi negara bangkrut di masa modern. Cuma pertanyaan sederhana, apakah menghapus Subsisidi BBM satu-satunya opsi terbaik?

Tidakkah mega proyek “ambisius” IKN bisa menjadi pilihan untuk di cancle? Paling tidak ditunda dulu? Boleh jadi kebijakan BLT perlu kajian akademis terkait efektifitasnya?

Jangan sampai hanya membuat warga semakin bermindset projek. Ataukah budget untuk vaksin, booster, dll dievaluasi kembali minimal jangan dihabiskan!

Bahkan setumpuk pertanyaan-pertanya usil dari natizen atau warga yang sebaiknya, sesekali untuk didengar. Karena itu suara hati, faktual, real dan tanpa kepentingan (nothing to loose).

Reaksi Beragam Masyarakat

Reaksi warga atas kenaikan BBM sangat beragam, yang pasti tiga jam setelah pengumuman di hari ahad pukul 15.30.

Mahasiswa di Makassar langsung merespon dengan memblokade jalan di sekitar Kampus Tamalanrea hingga larut malam.

Esoknya, Senin hingga tulisan ini diturunkan aktivitas merespon kebijakan yang tidak populer dan penuh kontroversial tersebut terus berlanjut. Indikasi ini menunjukkan bahwa pemerintah gagal membangun kepekaan dengan anak bangsanya!

Menarik pernyataan Ahmad Khozinudin (Sastrawan Politik) yang menanyakan kenapa harga BBM harus distandarkan dengan ICP?

Kemudian memberi anekdot logika subsidi tukang panci. Maksudnya si tukang panci, bisa mendapat barang dibawah harga pasar, kemudian margin opportunity yang di klaim sebagai subsidi.

Tentu, butuh pembuktian! Tapi menurutnya,  memang BBM yang dikonsumsi di Indonesia bukan semua hasil nambang di bumi Indonesia.

Sekitar 26 persen import, 74 % nya dari minyak mentah Indonesia. Nah 74 % itulah yag perlu tranfaransi oleh pihak Pemerintah. Benarkah angka itu? Lantas berapa HPP BBM Import dan berapa HPP BBM produk dalam negeri?

Bila semua angka-angka itu bisa tersosialisasikan dengan baik. Lalu masyarakat diajak untuk lebih realistis, saya yakin persoalannya tidak serumit ini.

Jangan justeru pernyataan Ibu Menteri Keuangan. Sebelum pengumuman harga BBM melejit, pekan lalu disalah satu media elektronik.

Mengatakan bahwa jumlah subsidi BBM ini senilai dengan membangun beberapa Rumah Sakit untuk melayani masyarakat.

Sebuah statemen yang kurang tepat membandingkan antara total susbsidi kebutuhan bahan bakar dengan budget fasiliatas peningkatan pelayanan kesehatan bagi warga dalam situasi psikis publik seperti saat ini. Sebab keputusan itu akan memicu inflasi yang membuat rakyat menjerit!

Senjata Peredam BLT

Beberapa warga juga pesimis dengan Aksi Demonstrasi yang merespons kenaikan harga BBM tersebut.

Mereka meyakini aksi dari elemen masyarakat tidak mempengaruhi kebijakan pemerintah dan sudah kehilangan bergaining position setelah adanya penyaluran Dana BLT pihak pemerintah.

Padahal semua itu sekedar solusi jangka pendek dan inflasi yang terjadi akan menelan kembali subsidi yang diberikan oleh pemerintah.

Rasanya narasi ‘harga keekonomian’ versi pemerintah selama ini. Ibarat buah si Mala Kama. Bila dimakan mati ibu. Kalau tidak dimakan mati ayah. Pilihannya dibuang saja!

Hal itu yang mesti dihindari dan jangan sampai terjadi. Harus menjadi kajian dan analisis strategi bagi para legislator dan eksekutif yang berkuasa.

Daripada sekedar hanya berlindung dari senjata pamungkas BLT dan membiarkan “demo” layu sendiri.

Sebab akibatnya cost politik jauh lebih mahal dan anak bangsa ini  jangan saling diperhadapkan di jalan.

Kami semua merindukan suasana yang kondusif, buruh kembali ke pabrik, mahasiswa kembali ke kampus, anak-anak kembali sekolah dan warga kembali beraktifitas.

Hentikan wacana dan asumsi-asumsi yang tidak populer itu dan belajarlah berpihak kepada rakyat. Kecuali kalau memang rezim ini mau dicatat oleh sejarah selamanya, sebagai Periode Keemasan BLT. Allahu Alam.(*)