Fraksi PKS DPRD Sulsel Tegas Tolak Kenaikan Harga BBM, Isnayani: Pemerintah Hantam Ekonomi Rakyat

Isnayani menyebutkan ada enam alasan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Penulis: Wahyudin Tamrin | Editor: Waode Nurmin
Tribun-Timur.com/Wahyudin Tamrin
Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel Isnayani (kedua kiri) bersama anggota fraksi dan pengurus PKS di gedung DPRD Sulsel, Sabtu (10/9/2022). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sulsel tegas menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Sikap penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi disampaikan Ketua Fraksi Isnayani di ruang Fraksi PKS DPRD Sulsel, Sabtu (10/9/2022).

"Kami Fraksi PKS DPRD Sulsel tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah," kata Isnayani.

Menurutnya, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tidak sesuai dengan tagline pemerintah untuk bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat.

Kenaikan harga BBM bersubsidi, kata dia, justru memberikan pukulan bagi ekonomi rakyat.

Selain itu juga akan berdampak bagi daya beli masyarakat yang saat ini belum pulih dari pandemi Covid-19.

"Karena itu, kami Fraksi PKS meminta agar pemerintah membatalkan kenaikan BBM ini," kata legislator asal Kabupaten Bulukumba itu.

Isnayani menyebutkan ada enam alasan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Pertama, dana subsidi dalam anggaran APBN 2022 sudah direvisi dengan asumsi harga ICP dari USD 63 menjadi USD 100 per barel.

Menurutnya, yang tertuang dalam Perpres No 98 tahun 2022 yaitu 208,9 triliun untuk subsidi dan 301,1 triliun untuk kompensasi.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved