Fraksi PKS DPRD Sulsel Tegas Tolak Kenaikan Harga BBM, Isnayani: Pemerintah Hantam Ekonomi Rakyat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sulsel tegas menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Sikap penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi disampaikan Ketua Fraksi Isnayani di ruang Fraksi PKS DPRD Sulsel, Sabtu (10/9/2022).

"Kami Fraksi PKS DPRD Sulsel tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah," kata Isnayani.

Menurutnya, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tidak sesuai dengan tagline pemerintah untuk bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat.

Kenaikan harga BBM bersubsidi, kata dia, justru memberikan pukulan bagi ekonomi rakyat.

Selain itu juga akan berdampak bagi daya beli masyarakat yang saat ini belum pulih dari pandemi Covid-19.

"Karena itu, kami Fraksi PKS meminta agar pemerintah membatalkan kenaikan BBM ini," kata legislator asal Kabupaten Bulukumba itu.

Isnayani menyebutkan ada enam alasan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Pertama, dana subsidi dalam anggaran APBN 2022 sudah direvisi dengan asumsi harga ICP dari USD 63 menjadi USD 100 per barel.

Menurutnya, yang tertuang dalam Perpres No 98 tahun 2022 yaitu 208,9 triliun untuk subsidi dan 301,1 triliun untuk kompensasi.

Kedua, pemerintah tidak amanah dan lalai dalam memastikan subsidi BBM ini tepat sasaran.

Kebijakan pemerintah, kata dia, bertentangan dengan UU no 30/2007 dalam pasal 7 ayat 2 bahwa pemerintah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

"Seharusnya subsidi ini hanya diberikan masyarakat tidak mampu," katanya.

Ketiga, persentase kenaikan BBM yang besar secara tiba-tiba yang melewati batas psikologis masyarakat.

30 persen ini adalah angka yang besar dan menjadi penyebab naiknya harga barang-barang karena BBM adalah komoditas primer yang berpengaruh terhadap sektor ekonomi secara keseluruhan.