Reaksi KAHMI soal Ketua Badko Pilih FGD di Hotel soal Kenaikan Harga BBM

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Istilah "adinda demo, kakanda nego" ramai muncul setelah Focus Grup Discussion (FGD) inisiasi HMI Badko Sulselbar di Claro.

FGD ini mengundang lima narasumber lain selain Ketua Umum HMI Badko Sulselbar Ikram Rifqi.

Keempat narasumber diskusi itu yakni, Kapolda Sulsel, Irjen Nana Sujana, Ketua HIPMI Sulsel, Andi Rahmat Manggabarani, Akademisi, Prof Marzuki Dea, General Manager Pertamina Regional VII, Rama Suhut, serta Kadis Dinso Provinsi Sulsel, Andi Irawan Bintang.

Perspektif miring muncul akibat selama jalannya diskusi, secara bersamaan berbagai elemen masyarakat sedang melakukan aksi di jalanan.

Presidium KAHMI Sulsel, Muhammad Natsir pun ikut merespon perspektif miring yang muncul.

Natsir menilai, dalam metode advokasi, ada banyak gerakan yang bisa diambil.

"Pertama bahwa respon mahasiswa terhadap dinamika saat ini adalah respon rasional atas kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat. Tentu banyak ragam dan cara untuk menyampaikan respon atas kebijakan tersebut satu diantaranya aksi lapangan. Ada juga yang merespon dengan pola diskusi dua arah," jelanya saat dikonfirmasi, Kamis (8/9/2022).

Dirinya mengungkapkan, pihaknya selalu mendukung cara HMI Badko Sulsel dalam merespon dinamika sosial yang muncul.

Namun, Natsir berpesan, agar setiap gerakan bisa dipertanggungjawabkan secara kelembagaan dan di muka masyarakat umum.

"Saya bilang ke Ikram, silakan merespon dinamika saat ini, KAHMI mendukung. Asal itu bisa dipertanggungjawabkan," tuturnya.

Soal FGD di Claro, kata Natsir, ia tidak tahu menahu kapan penyelenggaraan itu dilaksanakan.

Bahkan, dirinya mengaku mendengar kabar tersebut setelah diwartakan media Makassar.

"Sebelumnya tidak ada, saya juga mengetahui dari media bahwa ada kegiatan di Claro, di tengah geliat aksi demonstrasi di beberapa titik kota Makassar," jelasnya.

Menurut Natsir, model diskusi dua arah yang dilakukan Ikram sebagai pucuk pimpinan HMI Badko Sulselbar, seyogyanya kurang tepat dalam urusan penentuan waktu.

"Saya sampaikan bahwa acara tersebut benar, tapi tidak tepat waktu dan juga tidak tempat. Karena tentu akan membuat respon di kalangan mahasiswa sendiri terkait apakah acara tersebut murni bagian dari gerakan moral atau tidak," tandasnya.(*)

Laporan Jurnalis Tribun Timur Muh Sauki Maulana