Partai Bulan Bintang

Legislator PBB Sinjai Gugat DPP PBB yang Diketuai Prof Dr Yusril Ihza Mahendra SH

Legislator asal Kecamatan Sinjai Timur ini, menggugat karena SK pemecatannya sebagai anggota DPRD Sinjai dari partainya ia nilai tidak sesuai prosedur

Penulis: Samsul Bahri | Editor: Muh. Irham
ist
Legislator PBB Sinjai, Hasnah, menggugat keputusan partainya yang mengeluarkan surat PAW terhadap dirinya. Gugatan juga diajukan ke DPP PBB yang diketuai Prof Yusril Ihza Mahendra 

SINJAI, TRIBUN-TIMUR.COM - Legislator Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan asal Partai Bulan Bintang (PBB), Hasnah akan melakukan kasasi.

Hal itu dilakukan Hasnah usai majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) tidak menerima gugatannya.

Materi gugatan Hasnah yang dimohonkan di Pengadilan Negeri (PN) Sinjai, yakni mengugat DPP PBB yang saat ini diketuai Prof Dr Yusril Ihza Mahendra SH M Sc, DPW PBB Sulawesi Selatan, dan DPC PBB Sinjai.

Legislator asal Kecamatan Sinjai Timur ini, menggugat karena SK pemecatannya sebagai anggota DPRD Sinjai dari partainya ia nilai tidak sesuai prosedur partai.

Hasnah menganggap SK yang dikeluarkan DPP itu tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan UU, AD/ART Partai karena cacat prosedur sehingga harus dinyatakan keputusannya cacat hukum.

Keputusan partainya ia digugat di PN Sinjai.

Namun Putusan Pengadilan Negeri Sinjai menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima atau putusan niet ontvankelijke verklaard karena dianggap prematur dan atau belum melakukan upaya hukum pada mahkamah partai.

Hasnah juga menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan upaya keberatan kepada partainya dan melayangkan laporan pengaduan/keberatan ke Mahkamah Partai.

Tapi hingga saat ini tidak dilakukan proses pemeriksaan sebagaimana mestinya yang diatur didalam UU tentang Parpol dan AD/ART Partai hingga saat ini.

" Selanjutnya karena putusan ini belum inkrach dan kami masih diberi waktu oleh UU selama 14 hari untuk menyatakan atau mengajukan kasasi atau tidak. Tapi kami pastikan akan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung," kata Hasnah yang disampaikan oleh pengacaranya, Ahmad Marzuki.

Dengan demikian pemberhentian Hasnah sebagai anggota DPRD Sinjai belum dapat dilanjutkan prosesnya oleh pihak berwenang dalam hal ini: para turut tergugat dalam perkara ini yakni : Gubernur Sulsel, Bupati Sinjai, DPRD Sinjai dan KPU Sinjai.

Sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaiamana ketentuan hukum yang berlaku.

" Karena itu kami meminta semua pihak untuk bersabar dan menghormati hukum dan upaya hukum yang dilakukan penggugat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," kata Ahmad Marzuki.

Sementara Ketua DPC PBB Zainuddin menegaskan bahwa menghargai proses hukum yang sedang berjalan termasuk jika Hasnah ingin melakukan kasasi di MA. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved