PT Vale Indonesia

Geram, Alasan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman Tolak Perpanjang Kontrak Karya PT Vale

Upaya PT Vale Indonesia Tbk untuk memperpanjang Kontrak Karya atau KK kandas. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menolak

Editor: Edi Sumardi
YOUTUBE.COM/KOMISI VII DPR RI CHANNEL
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman (kiri depan) saat rapat dengan Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Dia mengungkapkan jika menolak upaya PT Vale Indonesia Tbk untuk memperpanjang Kontrak Karya atau KK yang berakhir pada tahun 2025 menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Upaya PT Vale Indonesia Tbk untuk memperpanjang Kontrak Karya atau KK yang berakhir pada tahun 2025 menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK kandas.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menolak upaya eks PT Inco tersebut.

Penolakan ini didasari kebijakan perusahaan pertambangan nikel yang belum pernah menempatkan warga lokal Sulsel sebagai top level management atau direktur utama (CEO).

Selain itu, Perseroda Sulsel juga tak diperkenankan menjual BBM jenis Solar kepada PT Vale Indonesia Tbk dan kontribusi perusahaan terhadap daerah di Sulsel hanya Rp 200 miliar per tahun.

Hal ini disampaikan Andi Sudirman Sulaiman dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

"Tidak ada perpanjangan untuk mereka. Kalau langsung dikasih perpanjangan 35 tahun berat kami, karena ketika salah jalur saat gak punya finansial bagus untuk kelolanya 35 tahun menjadi penderitaan bagi kami," kata Andi Sudirman Sulaiman.

Sebelumnya, DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) membahas rencana PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang akan mengubah status kontrak karya yang akan berakhir Desember 2025 menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUPK.

Namun pengubahan tersebut ada syarat yang harus dipenuhi yakni divestasi saham.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan pembahasan mengenai hal tersebut harus dilanjutkan di Panja DPR lantaran para wakil rakyat di parlemen akan melakukan pendalaman dan evaluasi terkait kinerja.

Sebab, investasi Vale di Indonesia cukup besar dan dilakukan dalam jangka waktu yang lama.

"Panja ini juga dilakukan untuk memberikan pengawasan dan kepastian hukum kepada Vale," ujar Eddy dalam pernyataannya yang diterima Tribun Network, Kamis(1/9/2022).

Eddy merinci bahwa pertemuan yang akan diadakan untuk memastikan kalau selama ini Vale sudah bekerja sesuai dengan Good Corporate Governance (GCG) dan juga taat pada Corporate Social Responsbilities (CSR) termasuk lingkungan hidup secara menyeluruh. 

"Ini jadi momen yang tepat karena sekaligus untuk perpanjangan. Apalagi Vale sudah berkontribusi besar dalam pajak dan PNBP," tegas Eddy. 

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional(PAN) ini juga menjelaskan, apa yang dilakukan DPR terhadap Vale ke depan, bukan hanya dilakukan pada industri pertambangan, namun juga industri lainnya apalagi kalau investasi yang ditanamkan dalam jumlah yang besar. 

Diketahui verdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 112, Badan Usaha Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51 persen secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional. 

Sebelumnya Holding BUMN Tambang yang dipimpin oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau yang dikenal dengan nama MIND ID telah menyelesaikan transaksi pembelian 20 persen saham Vale Indonesia atau PTVI senilai Rp 5,52 triliun.

Dalam transaksi tersebut, Vale Canada Limited (VCL) sebagai induk dari Vale Indonesia telah melepas sahamnya 14,9 persen dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (SMM) melepas 5,1 persen ke MIND ID. Dengan begitu, total saham yang dimiliki MIND ID sebesar 20 persen sesuai dengan aturan pemerintah.

VCL dan SMM merupakan dua pemegang saham terbesar Vale Indonesia. Dengan selesainya transaksi ini, kepemilikan saham di PTVI berubah menjadi Vale Group 44,34 persen, MIND ID 20 persen, SMM 15,03 persen, Sumitomo Corporation 0,14 persen, dan publik 20,49 persen.(*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved