Usulan Mahasiswa Maros ke Pemerintah yang Naikkan Harga BBM, Singgung Proyek IKN dan Kereta Cepat

MAROS, TRIBUN-TIMUR.COM - Ratusan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Maros (Amarah Menolak) melakukan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. 

Mereka memblokade jalan dan mendatangi gedung DPRD Maros.

Dalam aksinya, mereka juga membawa serta keranda mayat dan juga sebuah pocong yang diibaratkan sebagai keadilan.

"Hari ini kami persembahkan keranda mayat untuk pemerintah. Keadilan di Indonesia sudah mati!," ujar salah satu orator.

Tak lupa mereka juga berbagai poster kecaman terkait harga BBM Naik.

Salah satunya “Cukup uang panaik yang mahal BBM jangan."

Jenderal lapangan, Muhammad Alif Al Isra, mengatakan kenaikan BBM akan berdampak buruk bagi masyarakat menegah kebawah.

“Dapat mempercepat inflasi yang tinggi, dan menambah prang miskin di Indonesia,” katanya, Selasa, (6/9/2022).

Dengan menaikkan harga BBM kata dia hanya akan menganggu perputaran ekonomi.

“Semestinya pemerintah fokus untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi,” ujarnya.

Ia mengklaim selama ini sudah menjadi rahasia umum, bahwa terdapat banyak praktik mafia BBM bersubsidi yang sangat merugikan rakyat.

“Makanya kami meminta pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi, serta berantas mafia BBM,” tutupnya.

Tak hanya di Depan Kantor DPRD Maros, demonstrasi juga dilakukan di depan SPBU Buttatoa, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

Aksi ini diinisiasi oleh Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros.

Peserta aksi lebih dulu berkumpul di Hutan Kota Maros dan kemudian berjalan kaki menuju SPBU Buttatoa.

Peserta membawa sejumlah spanduk penolakan, salah satunya bertuliskan "BBM Naik, Jokowi Suruh Sabar".

Tak lupa, mereka juga membakar ban dan memblokade jalan Trans Sulawesi.

Muhammad Ardiansyah mengatakan kenaikan harga BBM ini dapat memicu terjadinya inflasi dan daya beli berpotensi menurun drastis.

"Serta ekonomi bisa terjadi stragflasi. Menaikkan harga BBM bukanlah opsi yang tepat," ujarnya.

Ia menyebutkan pemerintah bisa merealokasikan anggaran tidak produktif seperti sektor pertanahan yang nilainya terlalu besar dan anggaran infrastruktur dialihkan menjadi belanja subsidi ataupun bantuan sosial.

"Selain itu, proyek food estate, Ibu Kota Negera (IKN) ataupun kereta cepat Jakarta - Bandung bisa dialihkan sementara ke subsidi," ujarnya.(*)