Tolak Harga BBM Naik, Massa dan Mahasiswa Bentrok di Depan Kampus UNM

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ricuh di depan Kampus UNM, Jl AP Pettarani, Makassar, Senin (5/9/2022) malam.

Aksi saling lempar batu pun terjadi antara pendemo tolak kenaikan harga BBM subsidi dengan warga sekitar Kampus UNM.

Pantauan Tribun Timur, terlihat beberapa massa nekat membawa parang, samurai, hingga anak panah busur.

Seorang warga tampak dibopong dari dekat pagar Kampus UNM. Diduga ia terkena senjata tajam di bagian khaki.

Saling serang antar kedua kubu masih berlangsung. Belum terlihat ada upaya aparat kepolisian untuk meredakan bentrok itu.

Sekadar diketahui, unjuk rasa penolakan kenaikan BBM digelar serentak di Makassar.

Baca juga: Mahasiswa UNM Bentrok dengan Warga di Jl AP Pettarani, Kampus Dilempari Batu dan Petasan

Massa aksi berkumpul sejak siang di depan Kampus UNM.

Mereka mengecam kenaikan harga BBM yang diumumkan Presiden Joko Widodo, Sabtu pekan lalu.

Tidak hanya di depan kampus UNM, unjuk rasa yang sama juga berlangsung di beberapa titik kampus.

Seperti depan Universitas Muhammadiyah dan Universitas Islam Negeri Alauddin dan Universitas Muslim Indonesia.

Begitu juga di depan kampus Universitas Hasanuddin Makassar.

Sebagian mahasiswa Makassar geram, akan disahkannya kebijakan tersebut.

Beberapa hari ke belakang, jalan-jalan di Makassar dipenuhi aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM.

Melalui acara Ngobrol Virtual, Tribun Timur mendatangkan dua aktivis mahasiswa untuk dimintai responnya mengenai kenaikan harga BBM.

Presiden BEM UIN Alauddin Makassar Zulkarnain mengatakan, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi pukulan bagi masyarakat Indonesia.

“Dengan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM untuk akan menambahkan beban masyarakat. Karena kami melihat BBM ini sifatnya multi effect, yang tentu akan merambat pada komiditas lain,” katanya, Minggu (4/9/2022).

Zulkarnain mencatat, kenaikan BBM berkisar di angka 70 persen.

Angka tersebut, menurutnya, harus ditanggung oleh 200 sampai 300 kendaraan pribadi yang dipakai masyarakat Makassar setiap harinya.

"Kenaikan BBM sangat tinggi, hampir 70 persen, kita ketahui per hari ada 200 sampai 300 kendaraan yang dipakai setiap harinya. Penduduk Sulsel khususnya juga masih banyak golongan menengah ke bawah," jelasnya.

Ia menilai Joko Widodo sebagai kepala negara gagal mengelola kesehjahteraan masyarakat.

Lanjut, Zulkarnain mengecam pemerintah untuk menganulir kebijakan tersebut dari peredaran.

Bahkan, pihaknya sudah mengancang-ancang, akan turun dengan gelombang massa aksi yang sangat besar jika permintaannya tidak di dengar pemerintah.

"Komunikasi yang sudah terbangun dengan Aliansi Mahasiswa Makassar akan turun dengan massa yang lebih banyak. Kami dari UIN total sekitar sampai 3000 sampai 5000 mahasiswa yang akan turun," jelasnya.(*)