Minta Batalkan Kenaikan Harga BBM, Ketua PKS Sulsel: Lebih Banyak Mudharatnya
PKS Sulsel mengusulkan agar membatasi dan meningkatkan pengawasan distribusi dari pada menaikkan harga BBM bersubsidi
Penulis: Wahyudin Tamrin | Editor: Waode Nurmin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera/PKS Sulsel Amri Arsyid turut menyuarakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Amri Arsyid meminta pemerintah segera menurunkan harga BBM terbaru yang diumumkan naik oleh pemerintah, Sabtu kemarin.
Menurutnya, kenaikan harga BBM cenderung tidak memihak pada kepentingan rakyat.
"Kenaikan BBM ini sebaiknya dibatalkan karena lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya," kata Amri Arsyid kepada Tribun-Timur.com, Minggu (4/9/2022) pagi.
Ia menyebutkan kenaikan harga BBM akan berpengaruh pada kenaikan harga.
Seperti biaya angkut dan biaya produksi terutama bahan bakar mesin skala industri kecil menengah
PKS Sulsel mengusulkan kepada pemerintah agar membatasi dan meningkatkan pengawasan distribusi dari pada menaikkan harga BBM bersubsidi sebagai solusi.
"Opsi ini cukup realistis untuk mengatasi dilema yang dihadapi pemerintah terkait pengadaan dan pendistribusian BBM bersubsidi," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter.
Kemudian Solar Subsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter.
Serta Pertamax nonsubsidi dari Rp 12.500 per liter, menjadi Rp 14.500 per liter.
Setelah pemerintah mengumumkan kenaikan, SPBU di berbagai titik di Kota Makassar diserbu masyarakat untuk mengisi BBM hingga terjadi antrean panjang.
Selain itu, puluhan mahasiswa juga menggelar unjuk rasa dipertigaan Jl AP Pettarani-Sultan Alauddin Makassar, Sabtu (3/9/2022) malam.
Mereka menutup setengah jalan sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga BBM.
Massa aksi membentangkan spanduk bertuliskan 'Tolak Kenaikan Harga BBM'.
Pengunjuk rasa juga membakar ban tepat di pertigaan Jl AP Pettarani-Sultan Alauddin. (*)