Tolak Kenaikan BBM, Massa HMI Demo Kantor Polres dan DPRD Pinrang

TRIBUNPINRANG.COM, PINRANG - Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pinrang berunjukrasa menolak rencana kenaikan harga BBM di pertigaan Patung Lasinrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Senin (29/8/2022) Siang.

Aksi unjuk rasa di bawah guyuran hujan itu diwarnai penghadang truk.

Beberapa mahasiswa terlihat naik ke truk dan membentangkan spanduk yang bertuliskan "Tolak Kenaikan BBM".

Tuntutan aksi HMI Pinrang kali ini yakni menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, menolak kenaikan tarif dasar listrik, dan meminta aparat penegak hukum (APH) memberantas mafia tambang dan migas di Indonesia.

Setelah berorasi di jalanan, mereka bergeser ke Mapolres Pinrang. 

Kedatangan mereka diterima Wakapolres Pinrang, Kompol Muhabar dan Kasat Reskrim Polres Pinrang, AKP Muhalis. 

Ketua HMI Cabang Pinrang, Hasan, meminta pemerintah Kabupaten Pinrang membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu. 

Seperti kendaraan roda dua, angkutan umum dan angkutan logistik.

"Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan dan perkebunan," ucap Hasan menggunakan pengeras suara. 

Hasan juga meminta kepada aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian untuk memberantas pelaku ataupun kelompok dugaan mafia migas khususnya di daerah Pinrang.

Menanggapi tuntutan pengunjuk rasa, Wakapolres Pinrang, Kompol Muhabar mengatakan pihaknya tidak mendiamkan persoalan yang menonjol tersebut. 

Terkait kelangkaan BBM dan mafia migas, Muhabar mengatakan sudah dalam tahap penyelidikan. 

"Anggota kami di lapangan sudah berjalan dalam penyelesaian untuk mengetahui benar tidaknya persoalan ini," ujarnya. 

Muhabar mengaku memahami betul tuntutan mahasiswa. 

"Kami pahami tuntutan kalian. Kami pastikan akan melakukan briefing dengan pimpinan untuk membahas dugaan dugaan yang adek mahasiswa maksudkan, ujar Muhabar.

"Karena untuk mengetahui titik terang dari dugaan pelanggaran atau mafia migas tersebut, kepolisian perlu mengumpulkan data yang lengkap," sambungnya. 

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pinrang AKP Muhalis mengaku telah melakukan pertemuan dengan para kepala desa, para pimpinan SPBU, petani dan nelayan. 

"Dalam pertemuan tersebut, telah disepakati beberapa poin yang inti dari kesepakatan tersebut untuk mencegah kelangkaan BBM bersubsidi," paparnya. 

Usai dari Polres Pinrang, para mahasiswa kemudian ke Kantor DPRD Pinrang. 

Mereka diterima anggota DPRD Pinrang, Andi Pallawagau, Alimuddin Budung, Aan Nugraha dan Ilwan Sugianto.

Para legislator itu juga kompak menolak kenaikan BBM bersubsidi. 

Andi Pallawagau menuturkan kenaikan harga BBM ini akan menghambat program pemulihan ekonomi yang digulirkan oleh pemerintah. 

Senada, Ilwan Sugianto menuturkan rencana kenaikan BBM bersubsidi akan sangat terasa dampaknya oleh masyarakat. 

Terutama bagi nelayan, petani, buruh, pekerja, dan perusahaan. 

"Sama-sama akan kerepotan dengan kenaikan BBM bersubsidi. Kenaikan harga BBM bersubsidi itu akan memicu kenaikan harga barang lainnya, termasuk bahan-bahan pokok," ujar Ilwan. 

Sementara itu, Alimuddin Budung mengapresiasi perjuangan mahasiswa untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Bukan hanya memberatkan masyarakat kalangan bawah. Namun, semua kalangan. Saat ini, masyarakat baru saja bisa merangkak dari terpaan badai pandemi Covid-19. Jadi tentunya belum pantas untuk menaikkan harga BBM saat ini," jelasnya. 

Adapun, Aan Nugraha meminta mahasiswa jika mempunyai data terkait oknum yang terlibat dalam mafia migas di Kabupaten Pinrang agar segera dilaporkan. 

"Mengenai mafia migas tersebut silahkan jika adek mahasiswa yang memiliki data atau oknum yang dicurigai menjadi mafia migas untuk melaporkan segera. Agar diproses oleh pihak kepolisian. Jika memang terbukti maka kami akan mengawal proses penyelesaian kasus tersebut,"janjinya.