Sosialisasi UU PAS Terbaru, Karutan Pinrang: Seluruh Warga Binaan Punya Hak Remisi dan Integrasi

Berlakunya UU tentang permasyarakatan ini seluruh warga binaan kini memiliki hak remisi dan integrasi tanpa terkecuali. 

Penulis: Nining Angraeni | Editor: Hasriyani Latif
Rutan Kelas IIB Pinrang
Kepala Rutan Kelas IIB Pinrang Wahyu Trah Utomo sosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan kepada warga binaan, Sabtu (27/8/2022). Berlakunya UU tentang permasyarakatan ini seluruh warga binaan kini memiliki hak remisi dan integrasi tanpa terkecuali.  

TRIBUNPINRANG.COM, PINRANG - Kepala Rutan Kelas IIB Pinrang Wahyu Trah Utomo sosialisasikan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan (PAS) terbaru kepada warga binaan, Sabtu (27/8/2022). 

Hal ini menindaklanjuti arahan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan tertanggal 22 Agustus 2022. 

Wahyu Trah Utomo didampingi Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rusdin saat sosialisasi terkait implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. 

Wahyu mengatakan berlakunya UU tentang permasyarakatan ini seluruh warga binaan kini memiliki hak remisi dan integrasi tanpa terkecuali. 

"Doa kita semua terkabul, akhirnya PP99 tidak lagi berlaku. Semua warga binaan sudah bisa memperoleh haknya tanpa terkecuali," katanya. 

Dikatakan, berkas-berkas yang sebelumnya mempersulit sudah dihapuskan. 

"Sehingga siapapun bisa memperoleh haknya dengan mudah, baik itu hak remisi maupun integrasi," ucapnya. 

Wahyu juga mengungkapkan agar warga binaan aktif mengikuti pembinaan, mematuhi aturan, menjaga ketertiban dan kooperatif dengan petugas.

"Kita sudah berkomitmen untuk memenuhi semua hak-hak saudara. Itu artinya, kewajiban saudara juga harus kalian penuhi. Jangan menuntut hak, kalau kewajiban kalian tidak patuhi," tegasnya.

Sementara itu, Kasubsi Yantah Rusdin menambahkan kasus tindak pidana narkoba yang terkait PP99 usulan integrasi dan remisi sudah sama dengan pidana umum lainnya, tidak ada lagi perbedaan.

"Intinya, bapak-ibu hanya perlu mengikuti pembinaan dengan baik, hak remisi dan integrasi, otomatis kalian dapatkan secara gratis tanpa ada pungutan apapun," terangnya.

Sementara itu, Operator Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Anaruddin menuturkan semua warga binaan yang terkait PP99 dalam proses pencatatan untuk diinventarisir data-data yang telah lewat 2/3 masa pidananya.

"Kami mohon kesabaran bapak-ibu. Saat ini, kami sedang lakukan inventarisasi data-data WBP yang terkait PP99 sambil menunggu pembaharuan aplikasi SDP. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, implementasi UU PAS yang baru dapat segera direalisasikan," tutupnya.(*)

Laporan Wartawan Tribunpinrang.com, Nining Angreani

Sumber: Tribun Timur
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved