Opini Tribun Timur

Good University Governance

Tulisan ini terinspirasi dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK, terhadap raktor Universitas Lampung (Unila), Sabtu (20/8/2022).

Editor: Sudirman
Amir Muhiddin
Amir Muhiddin, Dosen FISIP Unismuh Makassar/Penggiat Forum Dosen 

Good University Governance

Kasus Universitas Lampung tentu saja membuka tabir bahwa perguruan tinggi tidak steril dari pelanggaran hukum, terutama dalam pengelolaan keuangan, dan hal ini diduga kuat berhubungan dengan tata kelola pergruan tinggi yang kurang bagus.

Tata kelola dimaksud meliputi, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, dan beberapa lagi unsur yang harus ada dalam prinsip Good University Governance.

Prinsip Governance itu sendiri melibatkan tiga pilar utama yaitu Pemerintah (Government), Coorporate (Usahawan) dan masyarakat (Society).

Berdasar pada perspektif Governance, maka sesungguhnya tata kelola perguruan tinggi tidak bisa terlepas dari keterlibatan pemerintah, baik sebagai regulator maupun implementor di lapangan.

Sebagai regulator pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dan sebagai implementor pemerintah sudah melaksanakan tugasnya melalui Fungsi dan peran Perguruan Tinggi yang dilaksanakan melalui kegiatan Tri Dharma meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Terkait keterlibatan coorporate dalam Good University Governance, maka perguruan tinggi seharusnya membina kerjasama dengan kalangan usaha terutama terkait dengan penggunaan alumni sebagai pemasok men power, dan produk-produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan perguruan tinggi.

Hubungan ini penting dalam rangka mendekatkan pergururan tinggi dengan dunia industri sekaligus memberi penguatan pada program link and match, serta merdeka belajar dan kampus merdeka (MBKM).

Dalam hubungannya dengan masyarakat (society), maka tata kelola perguruan tinggi seharusnya melibatkan semua komponen masyarakat, sebab komponen inilah yang menjadi subjek sekaligus objek dari kepeberadaan perguruan tinggi.

Sebagai subjek, maka perguruan tinggi seharusnya aktif membaca dan memahami apa keinginan dan tuntutan masyarakat.

Berilah akses kepada mereka untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan sekaligus evaluasi, dan sebagai objek, maka perguruan tinggi seharusnya mengerti dan memahami apa keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Mewujudkan kerjasama pilar-pilar governance (collaborative governance) sebagaimana diuraikan di atas, tentu saja bisa dilakukan melalui dua hal.

Pertama adalah merubah paradigma pengelolaan pergruran tinggi dari paradigma birokrasi ke paradigma governance.

Halaman
123
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved