Fuad Azis Akui Pemkot Makassar Terbuka untuk Pemprov Sulsel Cari Solusi Pembangunan Kereta Api
Perbedaan pendapat antara Pemerintah Provinisi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar belum menemui titik temu.
Penulis: Siti Aminah | Editor: Saldy Irawan
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pembangunan rel kereta api di Makassar masih menjadi pro dan kontra.
Perbedaan pendapat antara Pemerintah Provinisi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar belum menemui titik temu.
Dalam Coffe Morning Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar, Pemkot melalui Sekretaris Dinas Tata Ruang, Muh Fuad Azis berharap ada solusi untuk pembangunan rel KA ini.
"Kami sangat berharap kita duduk bersama (Pemkot, Pemprov, BPKA) membicarakan ini," ucap Muh Fuad Azis dalam diskusi Tantangan dan Peluang Pembangunan Rel Kereta Api Makassar-Maros, Kamis (25/8/2022).
Jika instansi pemerintahan tersebut ingin duduk bersama, masing-masing harus memaparkan hasil kajiannya.
Pemkot sendiri kata Fuad telah melakukan kajian baik dari segi sosiologis, ekonomi, maupun dampak lingkungannya.
"Kita sudah mengkaji pembangunan ini, kalau elevated seperti apa dan at grade bagaimana," ujarnya.
Menurut Fuad, Program Strategis Nasional (PSN) ini harus tetap berjalan.
Namun dalam proses pembagunan infrastrukturnya harus mengedepankan suara-suara masyarakat.
Termasuk hasil kajian Pemkot Makassar sebagai pemilik wilayah tempat pembagunan KA.
"Pemkot punya kewenangan di wilayahnya, RTRW kita juga mengakomodir pelaksanaan transportasi ini, termasuk nanti di RDTR kita," jelasnya.
Lanjut Fuad, New York sudah membuat rel dengan konsep elevated sejak tahun 1990an.
Ini menandakan bahwa pembagunan infrastruktur di Indonesia sangat lamban mengikuti perkembangan.
Padahal, pimpinan Pemkot Makassar selalu menatap pembangunan ke arah masa depan.
Karena itu, Wali Kota Makassar terus memperjuangkan agar rel KA ini dibangun secara elevated. (*)
