Opini Mulawarman

Prof Jamaluddin Jompa, Selamatkan Unhas! Wattunnami Prof JJ!

Tulisan ini, berupa catatan ringan penulis untuk Prof Jamaluddin Jompa Rektor Unhas yang baru.

Editor: AS Kambie
DOK PRIBADI
Mulawarman, penulis opini/alumnus Unhas 

Oleh Mulawarman
Alumnus Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM - Dunia Kampus kembali menjadi sorotan, menyusul aksi tangkap tangan KPK atas Rektor Unila dan beberapa jajarannya.

Guru besar itu diduga mendapat sogokan sebesar Rp 603 juta, atas keputusannya meloloskan peserta ujian dengan hasil nilai rendah, menjadi mahasiswa.

Sebelumnya publik diramaikan dengan sejumlah kasus yang dialami oleh sejumlah perguruan tinggi, dari rangkap jabatan rektor dengan komisaris, rendahnya produktivitas dunia akademik, buruknya kualitas riset akademik, hingga percaloan guru besar.

Di tengah berbagai kasus sumir itu, reportase peringkat perguruan tinggi kita tidak banyak berubah. Mulai dari kampus UGM, UI, hingga ITB, kesemuanya ada di peringkat yang masih sama. Kecuali Unhas yang jatuh terpuruk, kalau selama ini selalu berada di posisi 10 besar terbaik, kini jatuh di posisi 25. Membuat kedudukan Unhas, sebagai yang terbaik dan terbesar di kawasan Timur dipertanyakan, meski dari seluruh PTN dan PTS di kawasan ini, Unhas masih diperingkat teratas.

Kondisi universitas itu, membuat kita prihatin dan cemas, karena negara-negara lain tengah bersemangat dan berlomba-lomba untuk memajukan kualitas perguruan tingginya di dunia. Seperti dari pertemuan World Academic Summit 2021 lalu, yang menetapkan orientasi perguruan tinggi maju di tingkat dunia, dengan peningkatan penguasaan terhadap IT bagi para mahasiswanya.

Bagaimana berbagai keprihatinan dan kecemasan yang terjadi di berbagai perguruan tinggi negeri kita itu dapat diambil sebagai pelajaran, dalam konteks pengembangan Unhas ke depan.

Karena langkah yang penting adalah bagaimana di Unhas sendiri tidak sampai terjadi tindak korupsi dari para pejabat kampusnya dan guru besarnya yang terbanyak di Indonesia, terhindar dari aksi pelacuran akademik, hingga terjebak dalam menara gading, tanpa memberikan konstribusi nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat Makassar, Sulsel, Indonesia Timur dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Tulisan ini, berupa catatan ringan penulis untuk Prof Jamaluddin Jompa Rektor Unhas yang baru.

Waspada Unhas

Praktik korupsi oleh akademisi doktor dan guru besar, tidak menutup kemungkinan juga terjadi di kampus lain. Untuk tidak mengatakan Unhas—tentu saja.

Karena mengingat kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat namun juga kesempatan. Kesempatan yang diberikan berupa keluasan kewenangan dalam memutuskan menerima mahasiswa baru dari jalur mandiri, maka menjadi peluang yang besar untuk dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan tindak kejahatan. Apa yang terjadi pada kasus Unila karena lemahnya pengawasan terhadap penerimaan mahasiswa jalur mandiri itu, sehingga oknum Rektor bermain mata.

Dalam aturan kementerian pendidikan, misalnya, disebutkan bahwa Perguruan tinggi dengan status Badan Hukum (BH) diberikan kewenangan untuk menerima mahasiswa baru dari jalur mandiri, yakni dengan kuota sebesar 30-50 persen. Besaran itu rawan dimainkan oleh oknum perguruan tinggi, ke masyarakat untuk mendapatkan uang masuk.

Dari sinilah kemudian terjadi kolusi di antara pejabat kampus dengan wali mahasiswanya. Rendahnya pengawasan serta tidak adanya standar aturan yang baku, maka menjadikan potensi suap dan korupsi sangat besar terjadi pada tahap ini. Praktik inilah yang dialami oleh Prof Karomani, guru besar Unila yang beberapa hari lalu ditangkap tangan KPK.

Dalam konteks Unhas, penerimaan mahasiswa baru, penulis menengarai ada sebagian pihak kurang transparan, terutama pada unit tes jalur mandiri Unhas.

Di Kabupaten Sidrap ada oknum yang awal tahun 2022 ini, diketahui terlibat dalam percaloan PNS yang berhasil dibongkar Polda Sulsel bekerjasama Kemenpan RI, dikenal luas publik Kabupaten Sidrap banyak meloloskan calon mahasiswa dari Sidrap di Fakultas Kedokteran Unhas, salah satu fakultas yang menerima previleg di Unhas.

Tanpa menduga Unhas terlibat, namun publik sebagian, boleh jadi curiga dengan praktik kecurangan itu. Jangan-jangan ada oknum akademisi Unhas melakukan kerjasama dengan oknum di Sidrap itu.

Kalau pun tidak terjadi korupsi berupa harga penerimaan suap atau gratifikasi, maka sangat mungkin oknum pejabat tertentu terlibat dalam korupsi kewenangan atau jabatan.

Sesuai dengan konsep korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan yang dilakukan melanggar hukum baik berupa suap gratifikasi maupun sebagai korupsi kewenangan.

Yang terakhir ini boleh jadi tak sadar, kalau yang demikian itu dia melakukannya. Sehingga ada kesan pemakluman, mengingat kerugian negara tidak tampak langsung, namun justru penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan boleh jadi berbahaya yang sifatnya laten.

Berbagai bentuk korupsi penyalahgunaan kewenangan yang lumrah terjadi adalah dosen ketika melakukan cetak buku dalam jumlah eksemplar tertentu, namun tidak dibayarkan sepenuhnya. Hanya saja dicetak beberapa eksemplar saja, biasanya tidak lebih dari 25 eksemplar buku, tidak sesuai dengan spesifikasi yang diajukan.

Hal ini rupanya secara umum dilakukan karena kepentingannya hanya untuk mengejar kum atau nilai atas proses promosi atau kenaikan jabatan.

Yang lebih parah lagi, setelah berdasarkan riset, bahwa dosen-dosen yang membutuhkan untuk promosi jabatan atau kenaikan pangkat itu, di mana mensyaratkan adanya melampirkan sebuah karya ilmiah atau buku, maka para dosen tertentu akan cukup mengganti subjek riset saja, dan mengganti topiknya, serta mengganti cover atau sampul dari buku/karya tersebut.

Diganti sesuai minat dan dengan nama dosen yang memintanya tadi. Jadilah kemudian karya ilmiah sebagai syarat kum. Sampai sini jangan tanya mutunya.

Dengan praktik ini, tidak salah bila kemudian beberapa bulan terakhir ramai polemik dan kritik atas peran para dosen, khususnya para guru besar di perguruan tinggi. Sejauhmana kemudian peran mereka terhadap perubahan masyarakat.

Hal ini dipertanyakan. Jangankan berkonstribusi nyata bagi masyarakat, karya-karya dosen yang guru besar itu, skalanya kecil-kecil, berbahasa langit, tidak membumi, sehingga sulit di wujudkan dalam karya nyata yang berdampak atau menggetarkan Makassar, apalagi Jakarta.

Bisa penulis katakan, karya dosen Unhas, banyak yang lebih rendah dari kertas bungkus gorengan.

Apa yang dapat diharapkan dengan perilaku kampus seperti itu. Diberi kesempatan berkuasa, mereka main mata. Kolusi dan korupsi. Diberikan kesempatan mengabdi di akademik, mereka sibuk mengejar kum dan pangkat, sampai rela mengganti dan copy paste karya orang lain.

Dan diberikan kesempatan riset dan penelitian, hasilnya uangnya habis hanya untuk fotocopi dan mengejar kepangkatan, tanpa terasa dampaknya bagi masyarakat perubahan.

Social Enterprise

Sejak tahun 1960, British Council melakukan studi terhadap peran penting dari universitas kepada masyarakat. Universitas selalu diklaim berada di menara gading.

Namun sejak beberapa tahun terakhir mulai memberikan concern terhadap peran social responsiblitas universitas terhadap masyarakat. Dalam hal ini, kampus menyebutkan bahwa paradigma peran universitas yang dikenalkan ke masyarakat adalah berupa social entrprise.

Konsep social erntprise pada dua hal, yakni dengan tujuan mengubah dunia menjadi lebih baik dengan mendasarkan pada tujuan: berperan aktif mengatasi problem masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan pengalaman masyarakat.

Di Barat upaya ini telah berfungsi secara efektif antara lain dengan bekerja sama kampus-kampus dengan komunitas, dalam mengatasi masalah kesenjangan dan mempromosikan keadilan dan keragaman di masyarakat.

Di Beberapa negara program itu berupa pemberian akses perkuliahan bagi anak-anak miskin (privelege), mendorong program keseteraan gender, memberikan bantuan biaya kuliah untuk anak-anak miskin. Dan masih banyak lagi program yang langsung berdampak kepada masyarakat.

Di Indonesia, boleh jadi konsep social entreprise itu terwadahi dalam triologi perguruan tinggi: pengajaran, riset, dan pengabdian masyarakat.

Hanya saja implementasinya harus lebih dirasakan ke masyarakat. Jangan hanya menjadi jargon, namun kering dari pelaksanaan. Karena sesunggunya dua darma yang pertama: pengajaran dan riset itu sejatinya semuanya ditujukan untuk mengabdi ke masyarakat.

Dalam artian sejauh mana itu memberikan manfaat ke masyarakat. Bila belum manfaat, berarti tridarmanya perlu dipertanyakan.

Sampai sini, Unhas hendaklah tetap hati-hati dan waspada melakukan pengawasan terhadap berbagai potensi korupsi dan penyalahgunaan kewenangan para pejabat kampusnya, maka yang paling penting juga melakukan peningkatan kapasitas social enterprisenya ke masyarakat.

Agar manfaatnya tetap benar-benar dirasakan masyarakat Makassar, Sulsel, dan tentu Indonesia merasakannya.

Saya percaya Prof Jamaluddin Jompa bisa berbuat banyak untuk Unhas. Kehadiran Prof JJ sebagai Rektor Unhas, saya kira tepat waktu . Wattunnami, Prof JJ !(*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved