PMK

Kepala BNPB Beri Atensi Khusus Kasus PMK di Sulsel

Berdasarkan data Dinas Peternakan Sulsel, wabah PMK telah menyebar di 17 kabupaten kota di Sulawesi Selatan.

Penulis: Wahyudin Tamrin | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/WAHYUDIN TAMRIN
Rapat koordinasi (Rakor) penanggulangan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Jumat (19/8/2022). Pada rapat ini, Kepala BNPB Letjen Suharyanto memberikan arahan terkait penanggulangan PMK. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat koordinasi (Rakor) penanggulangan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel Abdul Hayat Gani juga bertindak sebagai ketua Satuan Tugas (Satgas) PMK Sulsel.

Rakor tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Jumat (19/8/2022).

Turut hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga selaku Ketua Satgas Penanganan PMK Nasional Letjen Suharyanto serta Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi.

Kepala BNPB Letjen Suharyanto menjelaskan tujuh arahan penanggulangan PMK.

Seperti pelaksanaan biosecurity yang ketat, pemberian obat-obatnya bagi hewan yang sakit atau mudah disembuhkan, percepatan vaksinasi, pemotongan bersyarat bagi ternak yang tidak dapat disembuhkan.

"Juga segera membentuk satgas PMK, melakukan penganggaran biaya tak terduga dan melibatkan komponen panthelix untuk bersatu padu menangani PMK," katanya.

Sementara itu, Ashabul Kahfi menyebutkan bahwa pemerintah pusat tidak akan membiarkan pemerintah daerah berjuang sendiri. 

Ia berharap penanganan PMK di Sulsel dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat. 

"PMK ini tidak boleh berlarut larut terlalu lama," katanya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved