Kubu Farouk M Betta Sebut DPD I Hasil Musda Sebatas Pihak Intervensi

Syahrir Cakkari menilai, kubu DPD I Golkar Sulsel hasil musda bisa masuk sebagai pihak intervensi karena punya kepentingan

Penulis: Ari Maryadi | Editor: Waode Nurmin
Golkar Sulsel
Farouk M Betta, Abdillah Natsir, M Risman Pasigai bersama kuasa hukum Syahrir Cakkari di Ruang Sidang Mahkamah Partai Golkar Jakarta Rabu (3/8/2022) lalu. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Kuasa hukum Farouk M Betta, Syahrir Cakkari menilai, kuasa hukum DPD I Golkar Sulsel hasil Musda 2020 bukanlah pihak termohon.

Cakkari menyatakan menggugat proses Musda X Golkar Sulsel yang berlangsung di Hotel Sultan Jakarta Pusat, Agustus 2020 lalu.

Maka yang bertanggung jawab adalah DPD I demisioner sebagai penyelenggara musda, bukan pengurus DPD I hasil musda.

"DPD I hasil musda tidak bisa hadir sebagai termohon, tetapi dia bisa masuk perkara itu sebagai pihak intervensi, ada kalau di MK disebut pihak terkait," kata Cakkari Kamis (11/8/2022).

Cakkari menilai, kubu DPD I Golkar Sulsel hasil musda bisa masuk sebagai pihak intervensi karena punya kepentingan.

Namun, Cakkari mengingatkan, ada sejumlah persyaratan harus dipenuhi bagi kubu DPD I Golkar Sulsel hasil musda.

"Tetapi untuk masuk itu harus ajukan surat permohonon untuk jadi pihak intervensi, ini dikenal dalam peradilan tata usaha negara," katanya.

Cakkari melanjutkan, peraditan dalam tata usaha negara direduksi masuk ke Mahkamah Partai Golkar.

Menurutnya, model sidang Mahkamah Partai Golkar dengan PTUN sama-sama mengenal pihak intervensi.

"Nah pihak intervensi ini adalah pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap objek lagi disengketakan. Mereka punya kepetingan pada objek, dikasih dua opsi," katanya.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved